DTPHP Mimika Reviuw SK Bupati Tentang LP2B Bersama OPD Teknis

Timika,papuaglobalnews.com – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika mereviuw Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Mimika, Rabu, 4 November 2026.

Rapat ini berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan KM 07. Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Dinas Pertanian Papua Tengah, perwakilan enam distrik di Mimika, para penyuluh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Mimika, serta perwakilan UPTD Dinas Kehutanan Papua.

Reviuw ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali data dan informasi terkait eksistensi lahan pertanian, pemanfaatan ruang, serta perkembangan wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika.

Abdul Haris Sudharmono, Plt. Kepala DTPHP Mimika, melalui Bernard Dominggus Ansaka, Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana, menjelaskan rapat tersebut bertujuan meninjau kembali SK Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2023 tentang LP2B, khususnya lahan yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (KHPK).

Menurutnya, lahan LP2B yang masuk dalam kawasan tersebut perlu dikeluarkan dari penetapan agar tidak terjadi aktivitas pembangunan pertanian maupun perumahan di lokasi yang telah masuk kawasan hutan lindung atau kawasan hutan gambut.

Ia menyebutkan, lahan LP2B yang berada di wilayah Distrik Mimika Timur dan masuk dalam KHPK diperkirakan seluas 800 hektare.

Sementara itu, wilayah penetapan LP2B tersebar di enam distrik, yakni Distrik Mimika Timur, Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Wania, dan Mimika Baru.

Bernard menyebutkan, melalui reviuw tersebut, luas LP2B yang semula secara keseluruhan mencapai 4.085 hektare diperkirakan berkurang menjadi 3.800 hektare.

Pembahasan dalam rapat reviuw kali ini lebih difokuskan pada pengeluaran lahan LP2B yang masuk dalam KHPK di wilayah Distrik Mimika Timur.

Ia berharap, dengan tersisanya sekitar 3.800 hektare lahan LP2B, ke depan tidak boleh lagi terjadi pengalihan fungsi pemanfaatan lahan selain untuk kepentingan pertanian, hortikultura, dan perkebunan.

Sementara itu, Asrudin, Kasi Penyuluhan Bidang PSP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan kewenangan DTPHP Kabupaten Mimika. Namun, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah turut mengambil bagian dalam diskusi untuk mencari solusi seperti apa bagi sektor pertanian di Mimika maupun di delapan kabupaten lainnya di Papua Tengah.

“Harapan kami di provinsi supaya tahun-tahun depan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Tengah juga bisa membuat SK LP2B terbaru sesuai RTRW yang ada di masing-masing kabupaten dan mengacu kepada RTR provinsi,” jelas Asrudin.

Ia meyakini meskipun terjadi perubahan penetapan luas LP2B akibat dikeluarkannya lahan yang masuk dalam KHPK, hal tersebut tidak akan memengaruhi ketersediaan lahan pertanian maupun tingkat produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Mimika.

Ia mengakui pemanfaatan lahan pertanian sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Kita harapkan dengan adanya LP2B ini, kita bisa menentukan lahan-lahan mana, modifikasi apa yang kita tentukan dalam LP2B itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait penetapan LP2B, luas lahan baku sawah yang ada perlu mendapat perlindungan karena persentasenya cukup tinggi dan perlu dijaga agar tidak keluar dari angka 87,3 persen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Namun, untuk persentase di bawah 87 persen, menurutnya, masih perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka penetapan luas baku lahan sawah dan LP2B, kewenangan tersebut dikembalikan kepada masing-masing dinas di kabupaten/kota.

“Jadi, kami provinsi menentukan, kemudian kami kembalikan ke dinasnya karena memang tidak ditetapkan bahwa hasil LP2B kamu sekian. Itu kembali ke dinas. Kami akan coba mendorong bagaimana supaya ini bisa terisi, sehingga menjadi payung hukum bagi kita untuk menjaga lahan-lahan pertanian yang ada, termasuk tahapan peningkatan sosialnya. Itu saja. Terus nanti sosialisasi kepada para petani,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asrudin menjelaskan sosialisasi kepada para petani sangat penting agar mereka memahami bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B tidak boleh dialihfungsikan.

Ia mengatakan, saat ini penetapan tersebut masih sebatas melalui SK Bupati yang mengatur tentang luas lahan. Sementara itu, apabila sudah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda), pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengatur perlindungan lahan pertanian.

“Kegiatan ini kan sebatas SK Bupati. Bupati itu bicara luas lahan. Tapi kalau kita masuk ke Perda, ya kita sementara ini coba bisa mengimbau. Mengimbau kepada petani bahwa ini lahan-lahan pertanian pangan tidak boleh dialihfungsikan. Bisa difungsikan, tapi enggak boleh alih fungsi. Supaya cadangan pangan kita selalu ada di daerah masing-masing,” pungkasnya. **