Ia menekankan siapapun guru yang mengajarkan tentang agama harus merasakan sebagai bagian dari Kementerian Agama meskipun dalam menjalankan tugas sebagai guru agama hingga kini belum banyak merasakan perhatian dari Kementerian Agama.

Ia mengakui jumlah guru agama langsung dibawah naungan Kementerian Agama semakin berkurang. Untuk itu, ia berharap adanya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Kemenag dalam memperhatikan guru agama di setiap satuan pendidikan baik yang ada di sekolah negeri maupun swasta dalam hal mengajarkan agama.

Hal ini sejalan dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 Tahun 2006 yang mengatur, satu orang siswa di sekolah berhak mendapatkan pelajaran agama dari guru yang seiman.

Ia juga menjelaskan dengan adanya sertifikat PPG ini menjadi syarat para guru mengikuti ujian kompetensi tahun 2026. PPG ini diselenggarakan oleh Dirjen Bimas Katolik bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Untuk wilayah Indonesia Timur (Papua, Maluku dan NTT) Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagai penyelenggara PPG. Sedangkan untuk wilayah Barat, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPKat) Santo Fransiskus Asisi Semarang.

Guru yang mengikuti PPG semua biaya ditanggung oleh Kementerian Agama RI.

Baca Juga:
Kemong Tekankan Pejabat yang Dilantik Bekerja Sungguh-sungguh, Program yang Disusun Bukan Copy Paste Sekadar Menghabiskan Anggaran
560 Usulan Ditolak dalam Forum Perangkat Daerah Mimika Penyusunan Program Pembangunan Tahun 2027
Elite Devience Terhadap Afirmasi : Membaca Ulang Norma PP 106 Tahun 2021

Guru yang lolos sertifikasi akan mendapatkan tunjangan mengajar dari Kementerian Agama. Sesuai aturan terbaru untuk guru ASN diberikan tunjangan sesuai besaran gaji pokok. Sementara guru yayasan, kontrak dan honorer diberikan dua juta dari sebelumnya Rp1.5 juta perbulan. Aturan ini mulai berlaku tahun 2026 mendatang. **

Dibaca: 89