Dari Tanah Papua untuk NKRI: Mimpi Orang Asli Papua Menjadi Pilar Kedaulatan Bangsa
Lebih jauh ke masa lampau, seorang rohaniwan Belanda, Izaak Samuel Kijne, berdiri di Bukit Aitumeri, Wasior. Di hadapan para pemuda Papua, ia menancapkan batu dan menyampaikan pesan yang kini dikenal sebagai Batu Peradaban Papua:
“Di atas batu ini saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat (pengetahuan yang diperoleh melalui akal-red), mereka tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.”
Pesan itu bukan sekadar nubuat, melainkan fondasi spiritual dan intelektual. Lebih dari sembilan dekade kemudian, pesan itu terus hidup, anak-anak Papua telah menjadi dosen, diplomat, gubernur, bupati, walikota, menteri, insinyur, pengusaha, dan pemimpin di berbagai bidang.
Sukarno dan Papua dalam Cita Kemerdekaan
Soekarno, Presiden pertama Indonesia, memandang bahwa kemerdekaan Indonesia belum sempurna tanpa Papua. Setelah Proklamasi 1945 dan perjuangan terhadap kolonialisme Belanda, ia menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus mencakup seluruh nusantara, dari Sabang hingga Merauke, termasuk Irian Barat (Papua).
Bagi Soekarno, Papua bukan bagian terpisah, melainkan bagian dari harga diri bangsa. Ia memandang integrasi wilayah Papua sebagai langkah terakhir menyatukan seluruh kekayaan bangsa Indonesia dalam satu kedaulatan. Dalam pidato dan kebijakan politiknya, Soekarno memperjuangkan agar Papua diakui sebagai bagian integral Indonesia, dan memerintahkan pembebasan Irian Barat melalui diplomasi dan perjuangan militer demi menyempurnakan wilayah Republik Indonesia.
Dengan demikian, mimpi OAP atas kepemimpinan lokal dan kedaulatan sumber daya Papua tidak muncul di ruang hampa. Ia sejalan dengan cita dan visi bangsa yang dikumandangkan oleh Bung Karno. Bahwa Indonesia merdeka secara fisik dan kultural harus mencakup seluruh tanah air, termasuk Papua.
Menyatukan Dua Mimpi: Kijne dan Soekarno dalam Kerangka NKRI
Pesan Kijne tentang “bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” menggemakan keyakinan bahwa Papua punya kapasitas untuk memimpin dirinya sendiri, tanpa dikendalikan dari luar.
Sedangkan gagasan Soekarno bahwa kemerdekaan Indonesia baru sempurna bila Papua turut merdeka dalam posisi setara, menggambarkan visi nasional bahwa setiap wilayah termasuk Papua, harus menjadi bagian aktif dalam kedaulatan negara.
Ketika mimpi Kijne bertaut pada visi nasional Soekarno, muncul filosofi kepemimpinan yang unggul:
- Mimpi lokal dan aspirasi adat tidak bertentangan dengan cita nasional;
- Papua yang memimpin dirinya sendiri menguatkan persatuan yang adil, bukan melemahkan NKRI;
- Kepemimpinan OAP bukan pemberian, melainkan penegasan bahwa kedaulatan Indonesia sejati lahir dari setiap anak bangsa yang dipercaya, diberdayakan, dan diakui.
Dengan menyatukan mimpi Kijne dan gagasan Soekarno, narasi Papua ditempatkan bukan sebagai wilayah pinggiran, melainkan bagian vital dalam mimpi bangsa yang besar dan berkeadilan.
Kepemimpinan Frans Pigome: Perwujudan Mimpi Batu Peradaban dan NKRI
Lebih dari Sembilan dekade setelah I.S. Kijne menancapkan Batu Peradaban di Bukit Aitumeri, mimpi itu menemukan wujud nyata melalui Frans Pigome, putra asli Papua yang dipercaya memimpin PT Freeport Indonesia. Kepemimpinan Frans bukan sekadar simbol representasi, tetapi transformasi paradigma: dari eksploitasi menuju pemberdayaan, dari ketergantungan menuju kemandirian, dari suara yang diabaikan menuju pengambilan keputusan yang adil.
Frans membawa visi bahwa sumber daya alam bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi tanggung jawab moral dan sosial. Ia memahami bahwa kedaulatan tidak diukur dari kepemilikan saham, tetapi dari sejauh mana masyarakat adat merasakan manfaatnya secara nyata, prinsip yang selaras dengan gagasan Soekarno bahwa Papua harus menjadi bagian aktif dan setara dalam kedaulatan NKRI.
Mimpi, Kepemimpinan, dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI
- Kemandirian Ekonomi Adat. Program pelatihan, kemitraan usaha, dan wirausaha lokal tumbuh dari akar budaya Papua, bukan sekadar laporan CSR tahunan.
- Keadilan Sosial yang Mengakar. Keputusan strategis lahir dari pengalaman, mendengar denyut kampung, dan memahami nilai spiritual tanah.
- Etika Ekologi dan Spiritualitas Tanah. Filosofi Papua, “Tanah adalah Mama”, membentuk pandangan hidup: merusak tanah berarti melukai ibu sendiri. Modernitas dan adat saling melengkapi, bukan meniadakan.
Dengan kepemimpinan ini, mimpi Kijne menjadi nyata di era modern. Tambang, sumber daya, dan potensi manusia Papua menjadi instrumen pemberdayaan, bukan simbol eksploitasi.
Kepemimpinan Frans Pigome mengubah narasi:
- Dari “orang Papua yang dipimpin” menjadi “orang Papua yang memimpin”.
- Dari “Papua yang dieksploitasi” menjadi “Papua yang berdaulat”.
- Dari “keterpinggiran” menjadi “pusat harapan baru bagi Indonesia”.
Ketika seorang anak Papua duduk di kursi tertinggi PT Freeport Indonesia, itu bukan kemenangan simbolik, tetapi manifestasi keadilan struktural dan moral NKRI. Papua berdiri sejajar, bukan di pinggiran; berdaulat, bukan terpinggirkan; menjadi pusat harapan baru bagi seluruh bangsa.
Seperti Batu Peradaban I.S. Kijne dan visi Soekarno, generasi Papua kini menegakkan bangunan itu: bangunan kepemimpinan yang berakar pada kasih, kejujuran, pengharapan, dan kedaulatan dalam NKRI. Papua bukan pinggiran peradaban. Ia adalah titik awal harapan baru bagi Indonesia. Seperti kampung yang dinamai “Harapan”, masa depan Papua tidak lagi sekadar diimpikan, tetapi dijalani. **
Johanes Wato, 03 November 2025 – Unterdorf Strasse 17, Alter Impekoven, Bonn, Germany (Ditulis di tengah dinginnya musim Winter Eropa, dengan hati dan harapan hangat untuk Tanah Papua yang adil dan makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.)
