Dari Subsidi Menuju Sistem: Merancang Mobilitas Berkelanjutan untuk OAP Mimika
Dengan begitu, ketika terjadi kelangkaan di SPBU utama, aktivitas kampung tidak langsung lumpuh.
Kedua, bangun kemitraan strategis dengan Pertamina dan swasta. Perjanjian kerja sama dengan Pertamina untuk skema prioritas distribusi dan penjadwalan pengiriman ke titik rawan akan memperkuat rantai pasok. Libatkan perusahaan tambang melalui skema CSR untuk dana cadangan logistik, fasilitas penyimpanan, atau subsidi BBM bagi armada perintis. Kemitraan ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme pasokan yang lebih terjamin dan responsif terhadap kebutuhan kampung.
Ketiga, prioritaskan infrastruktur pendukung minimal yang krusial. Perbaikan jalan penghubung kampung, dermaga sederhana, dan titik kumpul yang juga berfungsi sebagai pasar mini akan menurunkan biaya operasional dan meningkatkan ketahanan sistem. Sediakan fasilitas dasar seperti gudang kecil dan tempat perawatan perahu atau bus untuk menjaga operasional armada. Tanpa infrastruktur ini, subsidi operasional hanya menjadi biaya rutin tanpa dampak jangka panjang.
Keempat, tata kelola dan akuntabilitas harus diperkuat. Bentuk tim pengawas berbasis adat yang melibatkan perempuan dan pemuda OAP untuk memonitor distribusi BBM, okupansi armada, dan laporan rutin penggunaan anggaran. Publikasikan data bulanan: jumlah penumpang, rute, tingkat okupansi, dan penggunaan kuota BBM. Transparansi ini memperkuat kepercayaan publik dan memperbaiki keputusan alokasi di masa depan.
Kelima, kaitkan titik penjemputan dengan program pemberdayaan UMKM. Berikan pelatihan dan modal kecil bagi pedagang lokal di sekitar titik penjemputan sehingga perjalanan ke Timika menghasilkan nilai ekonomi, bukan hanya akses sosial. Dengan begitu, angkutan menjadi katalis pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif.
Indikator keberhasilan kebijakan integratif ini sederhana namun terukur: penurunan frekuensi dan durasi kelangkaan BBM di titik kampung, peningkatan okupansi rata-rata armada dan konsistensi jadwal, jumlah titik distribusi cadangan BBM yang aktif, tingkat partisipasi masyarakat adat dalam tim pengawas, serta pertumbuhan UMKM di sekitar titik penjemputan.
Program subsidi angkutan Pemkab Mimika adalah langkah maju yang patut didukung. Namun, tanpa mengintegrasikannya dengan realitas kelangkaan BBM, pola pemukiman yang tersebar, dan nilai-nilai kehidupan adat OAP, program ini berpotensi menjadi sekadar tambal sulam tahunan. Masyarakat Papua bukan hanya butuh bus gratis. Mereka butuh sistem mobilitas yang fleksibel, berkelanjutan, dan menghormati cara hidup mereka. Saatnya Pemkab Mimika naik kelas dari program bantuan menuju kebijakan pembangunan yang benar-benar berakar di kampung-kampung. (*)
