Dari Subsidi Menuju Sistem: Merancang Mobilitas Berkelanjutan untuk OAP Mimika

Oleh : Laurens Minipko

PEMERINTAH Kabupaten Mimika layak mendapat kredit atas langkah mengalokasikan lebih dari Rp2 miliar untuk subsidi angkutan antar-jemput bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Kerja sama dengan DAMRI menggunakan 13 unit armada bekas PON XX Papua yang melayani rute Pomako, Logpon, SP9, SP12, SP5 hingga Kwamki Narama adalah kebijakan yang langsung terasa manfaatnya: anak sekolah lebih mudah sampai ke kelas, pasien lebih lancar mengakses layanan kesehatan, dan pedagang kecil mendapat akses ke pasar Timika. Namun langkah ini, meski bernilai sosial tinggi, masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar masalah mobilitas di kampung-kampung Papua.

Kehidupan masyarakat OAP tidak mengikuti ritme kota yang terjadwal ketat. Pemukiman tersebar di pedalaman, pesisir, dan sepanjang sungai. Aktivitas harian-meramu sagu, berburu, memancing, dan berdagang hasil hutan-mengharuskan mobilitas yang fleksibel. Dalam konteks itu, transportasi tidak berhenti pada alat berpindah; ia menjadi bagian dari ikatan sosial, upacara adat, dan akses mata pencaharian. Di sinilah subsidi angkutan bertemu dengan realitas kompleks yang menuntut pendekatan lebih holistik.

Fakta di lapangan menunjukkan kerapuhan sistem mobilitas secara keseluruhan. Antrian panjang di SPBU SP2 dan SPBU Nawaripi dan beberapa SPBU lainnya tidak cukup dilihat sebagai gangguan rutin; itu cermin ketergantungan sistem pada pasokan BBM yang rapuh. Saat BBM langka, harga di pasar gelap meroket, ojek sulit didapat, dan perahu motor-urat nadi transportasi sungai-terpaksa berhenti sejenak. Dampaknya terasa luas: peramu sagu dan ikan kesulitan membawa panen, ibu-ibu terganggu mengantar anak sekolah, dan akses layanan kesehatan darurat menjadi terhambat. Bus DAMRI yang beroperasi empat kali sehari dengan rute tetap tidak bisa menggantikan fleksibilitas yang dibutuhkan kehidupan kampung.

Karena itu, kebijakan harus dirancang sebagai kebijakan integratif: menghubungkan subsidi angkutan dengan jaminan pasokan BBM dan infrastruktur lokal yang minimal namun krusial. Pendekatan ini bukan tambahan biaya, melainkan investasi untuk memastikan subsidi tidak menjadi solusi sementara yang mudah terganggu oleh kelangkaan.

Pertama, alokasikan kuota BBM prioritas untuk mobilitas kampung. Selain mensubsidi armada bus, Pemkab perlu menyisihkan sebagian dana untuk memastikan pasokan BBM bagi armada perintis, ojek komunitas OAP, dan perahu motor yang menjadi urat nadi kampung. Bentuk “pool BBM kampung” sebagai cadangan strategis di titik-titik transit seperti dermaga kecil atau titik kumpul.

Dengan begitu, ketika terjadi kelangkaan di SPBU utama, aktivitas kampung tidak langsung lumpuh.

Kedua, bangun kemitraan strategis dengan Pertamina dan swasta. Perjanjian kerja sama dengan Pertamina untuk skema prioritas distribusi dan penjadwalan pengiriman ke titik rawan akan memperkuat rantai pasok. Libatkan perusahaan tambang melalui skema CSR untuk dana cadangan logistik, fasilitas penyimpanan, atau subsidi BBM bagi armada perintis. Kemitraan ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme pasokan yang lebih terjamin dan responsif terhadap kebutuhan kampung.

Ketiga, prioritaskan infrastruktur pendukung minimal yang krusial. Perbaikan jalan penghubung kampung, dermaga sederhana, dan titik kumpul yang juga berfungsi sebagai pasar mini akan menurunkan biaya operasional dan meningkatkan ketahanan sistem. Sediakan fasilitas dasar seperti gudang kecil dan tempat perawatan perahu atau bus untuk menjaga operasional armada. Tanpa infrastruktur ini, subsidi operasional hanya menjadi biaya rutin tanpa dampak jangka panjang.

Keempat, tata kelola dan akuntabilitas harus diperkuat. Bentuk tim pengawas berbasis adat yang melibatkan perempuan dan pemuda OAP untuk memonitor distribusi BBM, okupansi armada, dan laporan rutin penggunaan anggaran. Publikasikan data bulanan: jumlah penumpang, rute, tingkat okupansi, dan penggunaan kuota BBM. Transparansi ini memperkuat kepercayaan publik dan memperbaiki keputusan alokasi di masa depan.

Kelima, kaitkan titik penjemputan dengan program pemberdayaan UMKM. Berikan pelatihan dan modal kecil bagi pedagang lokal di sekitar titik penjemputan sehingga perjalanan ke Timika menghasilkan nilai ekonomi, bukan hanya akses sosial. Dengan begitu, angkutan menjadi katalis pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif.

Indikator keberhasilan kebijakan integratif ini sederhana namun terukur: penurunan frekuensi dan durasi kelangkaan BBM di titik kampung, peningkatan okupansi rata-rata armada dan konsistensi jadwal, jumlah titik distribusi cadangan BBM yang aktif, tingkat partisipasi masyarakat adat dalam tim pengawas, serta pertumbuhan UMKM di sekitar titik penjemputan.

Program subsidi angkutan Pemkab Mimika adalah langkah maju yang patut didukung. Namun, tanpa mengintegrasikannya dengan realitas kelangkaan BBM, pola pemukiman yang tersebar, dan nilai-nilai kehidupan adat OAP, program ini berpotensi menjadi sekadar tambal sulam tahunan. Masyarakat Papua bukan hanya butuh bus gratis. Mereka butuh sistem mobilitas yang fleksibel, berkelanjutan, dan menghormati cara hidup mereka. Saatnya Pemkab Mimika naik kelas dari program bantuan menuju kebijakan pembangunan yang benar-benar berakar di kampung-kampung. (*)