Bupati Mimika: Toleransi Harus Diwujudkan dalam Tindakan Nyata

Timika,papuaglobalnews.com – Toleransi tidak boleh hanya menjadi slogan atau seruan biasa dalam kegiatan seremonial. Toleransi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutan pada pembukaan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional yang berlangsung di Gedung Futsal Mimika Sport Complex (MSC) Jalan Caritas SP2, Minggu 15 November 2026.

John juga menekankan pelaksanaan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional memiliki makna tersendiri karena bertepatan dengan peringatan Hari Toleransi Internasional pada 16 November 2026.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Keberagaman itulah yang menjadi salah satu kekuatan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, John menggambarkan Mimika sebagai daerah yang memiliki keberagaman luar biasa. Mimika bukan hanya dapat disebut sebagai Indonesia mini, tetapi juga mencerminkan keberagaman masyarakat dunia.

“Di sini semua suku ada, semua bahasa ada. Bukan saja Indonesia mini, tetapi mungkin juga dunia. Karena di sini orang Norwegia ada, orang Chili juga ada,” ungkapnya.

Menurutnya, Kabupaten Mimika selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, suku dan bahasa yang beragam. Namun, masyarakatnya dapat hidup berdampingan secara damai. Hingga saat ini hampir tidak terdapat konflik yang secara khusus berkaitan dengan persoalan toleransi antaragama maupun budaya di Mimika.

Karena itu, John menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Mimika yang terus menjaga kehidupan bersama, saling menghargai dan mendorong terciptanya kerukunan.

Ia berharap keberagaman yang ada tidak menjadi penghalang, tetapi justru menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun daerah masing-masing.

Lebih jauh, John berharap KKT II Nasional di Mimika dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan toleransi di Indonesia.

Ia sependapat dengan pandangan Direktur Eksekutif SETARA Institute bahwa konferensi tersebut harus menghasilkan sesuatu yang lebih konkret, bukan hanya sekadar menjadi forum pertemuan dan diskusi.

Dengan demikian hasil konferensi dapat direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk selanjutnya menjadi dasar lahirnya regulasi bersama dalam memperkuat toleransi beragama di Indonesia. **