Timika, papuaglobalnews.com – Bonfasius Saleo, Plt. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mimika mensosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Penyedia Kegiatan Fisik Bidang Cipta Karya DPUPR untuk Orang Asli Papua (OAP), Jumat 28 November 2025. Sosialisasi aplikasi tersebut dalam rangka Implementasi Aksi Perubahan mendukung pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua. Sosialisasi dan koordinasi ini melibatkan stakeholder, konsultan, pengusaha OrangAsli Papua  (OAP) dan Gapensi di salah satu hotel di Timika.

Sosialisasi Implementasi Aksi Perubahan mengusung tema “Optimalisasi Sistem Informasi dan Pendataan Penerima Orang Asli Papua (OAP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika”.

Bonfasius Saleo selaku former menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan optimalisasi sistem informasi penyediaan bagi OAP melalui pendekatan bertahap dan terukur yang dirancang untuk memberikan dampak jangka pendek hingga jangka panjang. Pengembangan aplikasi berbasis web untuk jangka pendek berlaku ujicoba dua bulan dengan target November–Desember 2025. Jangka menengah enam bulan target ujicoba Januari 2026. Uji coba aplikasi dengan pengguna terbatas dilengkapi penyusunan buku panduan, evaluasi dan perbaikan sistem. Sementara jangka panjang  satu tahun target pelaksanaan Juni–September 2026, dengan implementasi penuh aplikasi web pengembangan versi Android.

Aplikasi yang dibuat ini terintegrasi dengan sistem nasional.

Bonfasius mengungkapkan berdasarkan analisis masalah prioritas masalah utama yang teridentifikasi adalah:

Baca Juga:
Ribuan Umat Katolik di Timika Rayakan Malam Natal, RP. Gabriel: Natal Kesempatan Perbaiki Relasi yang Retak
MUI Mimika Terbitkan Tausiah Sambut Nataru 2026: Jaga Toleransi dan Kedamaian di Tanah “Mimika Rumah Kita Bersama”
Makin Semarak Kampung Nawaripi Menyambut Nataru
  1. Kurangnya Pemahaman Informasi Digital bagi Penyedia OAP.
  2. Masalah ini menjadi prioritas tertinggi dengan indikator sebagai berikut: Skor APKL: 20 (skor tertinggi dari seluruh masalah yang teridentifikasi).
  3. Skor USG: 18 (kombinasi tinggi dari aspek Urgensi, Keseriusan, dan Pertumbuhan).

Penyebab utama Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas dan belum terlatih, belum menguasai teknologi digital dan infrastruktur TI kurang memadai.

Bonfasius menjelaskan proyek perubahan ini lebih fokus pada sistem yang akan dipakai oleh OAP dalam sistem informasi penyedia kegiatan fisik berhubungan dengan tender pada Bidang Cipta Karya DPUPR.

Bonfasius membuat sistem ini dengan alasan belajar dari pengalaman selama ini. Bahwa banyak perusahaan OAP dipakai oleh non OAP untuk mengikuti tender paket pekerjaan fisik baik di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika maupun di OPD Teknis lain.

Ia meyakini dengan aplikasi yang dibuatnya akan memproteksi pengusaha OAP ketika mengikuti lelang di Bidang Cipta Karya.

“Jadi, selama ini banyak OAP yang punya perusahaan disalahgunakan oleh orang lain. Jadi sistem yang saya buat ini supaya melindungi, memproteksi untuk mengetahui berapa banyak perusahaan OAP yang sudah masuk di sistem, saya akan batasi. Tidak boleh melebihi satu perusahaan tangani lebih dari satu pekerjaan,” jelas Bonfasius.

Pembatasan perusahaan OAP yang sudah masuk mengikuti tender di Bidang Cipta Karya bertujuan memberikan peluang kepada OAP lain mengikuti tender, sehingga tidak terjadi monopoli pekerjaan di satu bidang oleh satu perusahaan.

Ia menjelaskan dengan menggunakan sistem ini setiap CV atau PT yang masuk baik milik OAP maupun non OAP serta berapa besar nilai penawaran langsung terpantau semua. Lewat aplikasi ini akan lebih diprioritaskan untuk perusahaan OAP yang memenuhi kualifikasi.

Bonfasius mengharapkan lewat aksi perubahan yang dilakukan ini dapat memberikan dampak positif bagi OAP, terutama menghindari adanya penyalahgunaan bendera perusahaan oleh orang lain.

Selain memproteksi pengusaha OAP dalam mengikuti tender, kata Bonfasius apabila terjadi temuan kerugian negara oleh Aparat Penegak Hukum (APH) tidak menjadi korban akibat dari perusahaan dipakai oleh orang lain.

Ia menjelaskan aplikasi ini selain digunakan untuk kegiatan fisik Bidang Cipta Karya PUPR juga dapat diterapkan oleh OPD lain yang mempunyai program dan kegiatan fisik.

Sementara Inosensius Yoga Pribadi, Plt. Kepala DPUPR Mimika sekaligus mentor mengungkapkan sangat mendukung atas implementasi aksi perubahan yang dilakukan oleh Bonfasius.

Ia berharap proyek perubahan ini ikut memberikan dampak positif dalam inovasi menciptakan kemajuan sistem pelayanan kepada masyarakat terutama OAP. **

Dibaca: 189