Bayar Gaji 9000 Lebih Pegawai, Setahun Pemkab Mimika Gelontorkan Rp1 Triliun
Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:06 WIT
Pembayaran jasa ini berlaku seluruh, baik yang bekerja di kelurahan, distrik maupun di OPD. Namun dalam pembayaran tetap menyesuaikan dengan tingkat pendidikan.
Ia menegaskan sesuai aturan APBD sudah moratorium 50 persen, sehingga Pemerintah Pusat menghentikan sementara menerima pegawai honorer dan dialihkan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“APBD tidak hanya digunakan untuk bayar gaji pegawai saja, karena harus digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain,” katanya.
Marthen mengakui dari total APBD induk Mimika Rp6,3 triliun, satu miliarnya untuk membayar gaji ASN dan honorer.
Ia mengakui 9000 lebih pegawai ini merupakan jumlah yang sangat besar. **
Namun demikian, dalam konteks Provinsi Papua dan Papua Barat, terdapat kerangka hukum khusus yang memberikan perlakuan afirmatif bagi Orang Asli
“Berapa besar pembayaran ganti rugi kami tidak tahu, karena itu dihitung oleh tim appraisal dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini tengah berupaya membangun dan menata Kota Timika menuju konsep Smart City. Namun, upaya tersebut akan sulit
Namun, dengan adanya integrasi sistem antara SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP, proses penyaluran kini dapat dilakukan lebih cepat. “Dulu ketiga
Secara rinci, untuk Dana Otonomi Khusus 1,25 persen (Specific Grant) dialokasikan sebesar Rp548.789.882.000 dengan realisasi Rp366.260.269.152,
