Arogansi Sosial dan Nalar Kuasa Mayoritas
Oleh : Laurens Minipko
DALAM banyak percakapan publik, kita sering menyebut ‘mayoritas” sebagai ukuran kebenaran: mayoritas menentukan arah politik, moral publik, hingga batas-batas kehidupan sosial. Namun, yang jarang dibahas adalah bagaimana mayorits membangun arogansi sosial, yaitu cara berpikir bahwa identitas suku, agama, atau kelompok budaya tertentu memiliki legitimasi lebih tinggi dibanding yang lain. Arogansi ini bekerja senyap, menyelinap dalam bahasa, perilaku dan struktur sosial yang tampak normal, tetapi sebenarnya menyingkirkan kelompok lain secara sistematis.
Fenomena semacam ini tidak unik di Indonesia, dan akhir-akhir ini di Papua. Ia adalah pola global. Sejarah orang Aborigin di Australia dan orang kulit hitam di Afrika Selatan memperlihatkan bagaimana mayoritas dapat menggunakan identitas sebagai senjata untuk mendefinisikan kemanusiaan.
Mayoritas Menjadi Tolok Ukur Kewajaran
Arogansi sosial bermula dari keyakinan bahwa mayoritas adalah standar normal. Bahasa, cara hidup, adat, maupun ibadah kelompok dominan dianggap sebagai rujukan utama, sementara yang berbeda ditempatkan sebagai “penyimpangan.”
Sejarah orang Aborigin adalah contoh paling jelas. Ketika kolonial Eropa tiba, mereka membawa konsep terra nullius: keyakinan bahwa Australia adalah tanah kosong. Tanah itu dianggap tidak memiliki pemilik karena penduduk Aborigin tidak dihitung sebagai manusia politik. Mereka hanya “penghuni”, bukan “pemilik”.
Di Afrika Selatan, keangkuhan ini dilembagakan dalam sistem lintas sektor bernama apartheid. Orang kulit putih (minoritas secara jumlah tetapi mayoritas secara kekuasaan) mendefinisikan apa itu moral, apa itu modern, dan siapa yang layak hidup di wilayah tertentu. Dengan bahasa hukum, pendidikan, struktur kekuasaan pemerintahan, dan agama mereka memaksa definisi kewajaran versi mereka kepada seluruh populasi.
Pola ini juga muncul di berbagai daerah di Indonesia ketika kelompok suku dan agama mayoritas merasa identitas dan kepentingan politik merekalah yang menetukan ukuran sopan, benar, maju, atau beradab. Yang berbeda dianggap harus “menyesuaikan diri”, seolah ruang publik adalah milik eksklusif mereka.
Ketika Agama Menjadi Legitimasi Moral
Arogansi sosial semakin kuat ketika agama mayoritas memberi legitimasi moral bagi tindakan tersebut. Di Australia, misionaris Eropa pernah menganggap Aborigin sebagai “jiwa-jiwa yang belum beradab” dan memaksa mereka meninggalkan bahasa, kepercayaan leluhur dan bahkan tanah asal mereka.
Di Afrika Selatan, kelompok Calvinis kulit putih mengembangkan teologi yang membenarkan pemisahan ras sebagai rencana Tuhan.
Kita pun melihat pola serupa ketika agama mayoritas di Indonesia menentukan ritme ruang publik, aturan sosial, hingga siapa yang dianggap layak memimpin. Minoritas agama sering merasa berada dalam posisi “ikut saja” demi menghindari konflik, padahal ruang publik seharusnya menjadi ruang bersama yang setara.
Suku dan Politik: Jumlah Menjadi Kekuasaan
Nalar kuasa mayoritas mencapai puncaknya ketika identitas digunakan sebagai modal politik. Jumlah suara dari suku atau agama tertentu menjadi alat untuk menguasai jabatan, anggaran, dan arah kebijakan.
Namun, sejarah Afrika Selatan memberi pengingat penting: mayoritas bukan tentang angka, tetapi tentang siapa yang menguasai institusi. Orang kulit hitam adalah mayoritas jumlah, tetapi mereka hidup sebagai minoritas politik karena akses ke negara, hukum, dan ekonomi dikuasai oleh kelompok kulit putih.
Begitu pula di Australia, sampai tahun 1967 orang Aborigin bahkan tidak dicatat dalam sensus. Mayoritas memutuskan siapa yang layak dianggap warga negara, siapa yang dianggap layak dibangun, dididik.
Di Indonesia, terutama di Papua dan daerah-daerah multietnis lainnya, kita melihat bagaimana kelompok dominan, baik suku maupun agama, mengontrol institusi pemerintahan, pasar, bahkan wacana adat. Minoritas sering terjebak dalam posisi serba salah: harus tunduk pada mayoritas, tetapi tidak diakui secara penuh.
Kekerasan Simbolik yang Nyaris Tak Terlihat
Menurut Pierre Bourdieu, bentuk dominasi paling efektif bukanlah kekerasan fisik, tetapi kekerasa simbolik: cara mayoritas (identitas dan kuasa) menampakan standar sehingga minoritas menerima posisi rendah mereka sebagai “normal.” Inilah yang terjadi ketika:
- Bahasa mayoritas dianggap lebih “halus” atau “berpendidikan.”
- Adat tertentu dianggap lebih modern,
- Ibadah mayoritas menentukan jadwal ruang publik,
- Sejarah ditulis dari sudut pandang kelompok dominan.
Kekerasan ini tidak memukul, tetapi melukai. Tidak menghancurkan kasat mata, tetapi merampas harga diri dan identitas.
Luka Antar Generasi
Arogansi sosial tidak pernah berhenti pada struktur, ia membentuk luka psikologis dan ketidaksetaraan yang diteruskan antar generasi. Di Australia, trauma dampak Stolen Generations masih hidup sampai hari ini. Di Afrika Selatan, ketimpangan ekonomi yang dihasilkan apartheid masih mendalam. Di Indonesia, berbagai kelompok minoritas suku, agama, mengalami diskriminasi struktural yang memengaruhi pendidikan, ekonomi, dan kesempatan politik.
Luka-luka ini tidak bisa disembunyikan hanya dengan kata-kata rekonsiliasi. Ia membutuhkan perubahan sistematis.
Melampaui Arogansi Mayoritas
Jalan keluar tidak dapat hanya mengandalkan toleransi. Kita membutuhkan kesadaran kritis dan keberanian moral untuk mengubah cara pandang dan keyakinan kita tentang hidup bersama. Setidaknya ada empat langkah penting:
- Mengakui sejarah penyingkiran suku-suku asli. Di sini kita butuh kejujuran. Tanpa kejujuran sejarah, penyembuhan tidak mungkin .
- Menguatkan representasi minoritas, termasuk ruang dalam lembaga publik, kebijakan, dan kepemimpinan.
- Melindungi hak budaya dan ruang hidup suku-suku asli. Hak atas tanah, bahasa, adat harus dihormati sebagaimana hak-hak mayoritas.
- Membongkar definisi “normal” versi mayoritas. Pendidikan dan media harus menampilkan keberagaman sebagai nilai, bukan ancaman.
Arogansi sosial bukan sekadar persoalan sikap, tetapi persoalan struktur yang membentuk cara kita melihat dunia. Membongkarnya adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang benar-benar setara, di Indonesia, di Papua, pun juga di Mimika di mana perbedaan itu hidup berdampingan. **
