Antara Harapan dan Pengulangan: Masyarakat Papua di Tengah PSU Gubernur

Filsafat Harapan dalam Ruang Politik yang Luka

Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyebut bahwa harapan bukan sekadar optimisme buta, melainkan tindakan sadar untuk menolak determinisme. Dalam konteks Papua, harapan atas PSU seharusnya menjadi ekspresi kehendak rakyat, bukan sekadar keinginan elite. Namun, bagaimana harapan itu bisa lahir bila partisipasi masih semu, politik uang merajalela, dan kekuasaan terlalu elitis.

Harapan mesti dibarengi dengan rekonstruksi kepercayaan rakyat terhadap proses politik. PSU seharusnya menjadi ruang pembongkaran, bukan hanya siapa yang dipilih, tapi bagaimana rakyat diposisikan dalam skema demokrasi yang selama ini disabotase.

Fanon dan Luka Kolonial dalam Politik Papua

Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth menulis bahwa kolonialisme tidak hanya menjajah tanah, tapi juga kesadaran. Papua masih berkutat dalam relasi kuasa yang timpang antara pusat dan daerah. Demokrasi prosedural seperti Pilkada sering kali justru menjadi alat penguatan kolonialisme internal. Di mana elite lokal mejadi perpanjangan tangan kekuasaan pusat, bukan wakil autentik masyarakat adat.

PSU Gubernur Papua harus dilihat dalam kaca mata ini. Apakah proses ini akan melahirkan kepemimpinan representatif? Atau hanya mengulangi sirkulasi elite yang sudah kehilangan koneksi dengan rakyat?

Arendt dan Tindakan Politik sebagai Ruang Baru

Hanna Arendt, dalam The Human Condition, berbicara tentang “natalitas”, artinya kemampuan manusia untuk memulai yang baru. Inilah esensi dari tindakan politik. Menciptakan ruang baru, bukan sekadar melanjutkan yang lama. Dalam konteks PSU, masyarakat Papua punya peluang langka untuk memulai ulang, bukan sekadar melanjutkan konflik dan kekacauan elektoral.

Namun ruang ini tidak bisa lahir dari birokrasi semata. Ia mesti diperjuangkan melalui diskusi publik, pendidikan politik rakyat, dan keterlibatan nyata masyarakat adat, perempuan, pemuda , dan gereja. Jika tidak, PSU hanya menjadi pengulangan yang membosankan. Demokrasi tanpa rakyat , legitimasi tanpa harapan.

Harapan Tidak Boleh Netral

Harapan adalah tindakan. PSU harus dijadikan peluang untuk membongkar sistem representasi yang pincang, yaitu ketimpangan kuasa (dominasi elite), formalisme representasi (dipilih vs mewakili), politik transaksional, dan distorsi sistemik (over intervensi negara, militer, polisi, mayoritas etnis dan agama). PSU ini harus merepresentasi ruang dialog akar rumput, dan menantang aktor politik untuk tidak sekadar menang, tapi MEWAKILI.

Ketika ruang perwakilan hanya menjadi panggung bagi elite politik untuk melanggengkan kuasa, maka sistem representasi itu pincang. Ia tidak lagi mencerminkan denyut rakyat, tapi sekadar gema dari kepentingan segelintir orang.

Jika rakyat Papua diminta untuk memilih lagi, maka mereka juga berhak untuk bertanya. Untuk apa kami memilih, jika suara kami tidak sungguh didengar? (Isi tulisan tanggung jawab penulis)