Timika,papuaglobalnews.com – Dosen Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si., memaparkan tiga faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan penguatan toleransi di daerah. Ketiga faktor tersebut meliputi desain kebijakan pemerintah, tata kelola birokrasi, serta pelayanan publik yang adil dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan Septinus Saa saat tampil sebagai pembicara ketiga dalam sesi sharing pada pembukaan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah berlangsung di Gedung Futsal Mimika Sport Complex, Minggu 15 November 2026.

Dalam pemaparannya dari perspektif administrasi publik, ia menjelaskan peran birokrasi pemerintahan sangat penting dalam mewujudkan kota maupun kabupaten yang toleran.

Menurutnya, ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, desain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, tata kelola birokrasi. Ketiga, aspek yang paling penting sekaligus sensitif, yakni pelayanan publik yang berkeadilan atau public services.

“Ini menjadi penting. Jadi memang kota toleran itu harus dibangun lewat birokrasi yang adil, netral, dan melayani semua. Jadi, ini menjadi kekuatan,” jelasnya.

Ia mengatakan, toleransi perlu dilembagakan melalui regulasi yang memberikan landasan hukum dan kekuatan pelaksanaan, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

Selain regulasi, diperlukan pula komitmen anggaran yang diarahkan untuk mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang toleran. Hal penting lainnya adalah prosedur pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, birokrasi tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai toleransi menjadi tindakan nyata yang menjamin pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Septinus memaparkan tiga determinan utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota atau kabupaten dalam membangun kehidupan yang toleran.

Pertama, kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya toleransi. Kebijakan tersebut dapat berbentuk peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah, peraturan bupati (Perbup), hingga standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, seluruh regulasi tersebut harus mampu merangsang tumbuhnya toleransi, bukan justru menghambat kebebasan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama.

Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah tidak boleh menghambat masyarakat dalam beribadah, melarang pembangunan tempat ibadah tanpa dasar yang adil, ataupun membatasi aktivitas masyarakat melalui kebijakan yang diskriminatif.

Ia menilai, praktik pemerintahan di Papua, termasuk di berbagai kabupaten dan kota, telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam mendukung kehidupan toleransi.

Kedua, netralitas pejabat publik. Ia menegaskan pejabat pemerintah harus mampu menjaga sikap netral dan memberikan keteladanan melalui tindakan nyata.

Netralitas tersebut juga harus diwujudkan melalui kecepatan pemerintah dalam mencegah eskalasi konflik serta menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Septinus mengapresiasi penjelasan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wali Kota Singkawang yang menurutnya telah menggambarkan berbagai praktik baik dalam menjaga toleransi dan keharmonisan masyarakat.

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.