PELAKU Usaha Pertanian di Kabupaten Mimika Papua Tengah didorong mengurus izin berusaha pertanian melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko baik secara mandiri langsung dari rumah maupun melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha pertanian, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Mimika melaksanakan sosialisasi  mengenai Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian pada, Kamis 5 November 2026.

Berikut rangkaian kolase foto kegiatan yang diabadikan papuaglobalnews.com:

1Abdul Haris Sudharmono, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Mimika mengisi buku tamu.

2Yohanis Manuputy, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Abdul Haris Sudharmono, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) dan  Asrudin, Kasi Penyuluhan Bidang PSP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah mengikuti acara pembukaan.

Baca Juga:
Kejari Mimika Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Gerai Maritim ke PN Tipikor Jayapura
Mama-Mama OAP Bersikeras Tetap Jualan Depan Perumahan Pemda SP2 Timika, Yulius Koga Anjurkan Gunakan Payung
Pentingnya Legalitas dan NIB bagi Pelaku Usaha Pertanian di Era Digital

3Ervina, Kasie Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian Mimika memandu jalannya acara pembukaan sosialisasi.

4Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Mimika memimpin doa pembukaan6Pelaku usaha pertanian saat mengikuti acara sosialisasi.

17Abdul Haris Sudharmono, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Mimika menyampaikan sambutan.

Dibaca: 19
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.