Dari Subsidi Menuju Sistem: Merancang Mobilitas Berkelanjutan untuk OAP Mimika
Oleh : Laurens Minipko
PEMERINTAH Kabupaten Mimika layak mendapat kredit atas langkah mengalokasikan lebih dari Rp2 miliar untuk subsidi angkutan antar-jemput bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Kerja sama dengan DAMRI menggunakan 13 unit armada bekas PON XX Papua yang melayani rute Pomako, Logpon, SP9, SP12, SP5 hingga Kwamki Narama adalah kebijakan yang langsung terasa manfaatnya: anak sekolah lebih mudah sampai ke kelas, pasien lebih lancar mengakses layanan kesehatan, dan pedagang kecil mendapat akses ke pasar Timika. Namun langkah ini, meski bernilai sosial tinggi, masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar masalah mobilitas di kampung-kampung Papua.
Kehidupan masyarakat OAP tidak mengikuti ritme kota yang terjadwal ketat. Pemukiman tersebar di pedalaman, pesisir, dan sepanjang sungai. Aktivitas harian-meramu sagu, berburu, memancing, dan berdagang hasil hutan-mengharuskan mobilitas yang fleksibel. Dalam konteks itu, transportasi tidak berhenti pada alat berpindah; ia menjadi bagian dari ikatan sosial, upacara adat, dan akses mata pencaharian. Di sinilah subsidi angkutan bertemu dengan realitas kompleks yang menuntut pendekatan lebih holistik.
Fakta di lapangan menunjukkan kerapuhan sistem mobilitas secara keseluruhan. Antrian panjang di SPBU SP2 dan SPBU Nawaripi dan beberapa SPBU lainnya tidak cukup dilihat sebagai gangguan rutin; itu cermin ketergantungan sistem pada pasokan BBM yang rapuh. Saat BBM langka, harga di pasar gelap meroket, ojek sulit didapat, dan perahu motor-urat nadi transportasi sungai-terpaksa berhenti sejenak. Dampaknya terasa luas: peramu sagu dan ikan kesulitan membawa panen, ibu-ibu terganggu mengantar anak sekolah, dan akses layanan kesehatan darurat menjadi terhambat. Bus DAMRI yang beroperasi empat kali sehari dengan rute tetap tidak bisa menggantikan fleksibilitas yang dibutuhkan kehidupan kampung.
Karena itu, kebijakan harus dirancang sebagai kebijakan integratif: menghubungkan subsidi angkutan dengan jaminan pasokan BBM dan infrastruktur lokal yang minimal namun krusial. Pendekatan ini bukan tambahan biaya, melainkan investasi untuk memastikan subsidi tidak menjadi solusi sementara yang mudah terganggu oleh kelangkaan.
Pertama, alokasikan kuota BBM prioritas untuk mobilitas kampung. Selain mensubsidi armada bus, Pemkab perlu menyisihkan sebagian dana untuk memastikan pasokan BBM bagi armada perintis, ojek komunitas OAP, dan perahu motor yang menjadi urat nadi kampung. Bentuk “pool BBM kampung” sebagai cadangan strategis di titik-titik transit seperti dermaga kecil atau titik kumpul.
