MoU YPMAK dan Pemkab Mimika Dinilai Tumpang Tindih dan Belum Terukur
Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika (Pemkab), PT Freeport Indonesia dan YPMAK baru saja menandatangani tiga nota kesepahaman di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Jakarta pada 17 Juni 2026 lalu.
Atas penandatanganan tersebut mendapat sorotan tajam dari Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Tokoh Intelektual Mimika, Liberatus Pogolamum, S.Fil.
Liberatus dalam rilisnya kepada redaksi papuaglobalnews.com, Sabtu malam 20 Juni 2026 menilai MoU YPMAK dan Pemkab Mimika tumpang tindih dan belum terukur.
Menurut Liberatus harus ada kesepakatan konkrit bukan sekadar seremonial di atas kertas nota kesepahaman (MoU) yang terjalin antara Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Kerja sama strategis yang didanai melalui dana kemitraan berkelanjutan PT Freeport Indonesia tersebut dinilai masih berjalan secara parsial, tumpang tindih (overlapping), dan dampaknya belum terukur secara nyata di masyarakat,” kritiknya.
Menurutnya, dana besar yang dikelola oleh YPMAK maupun APBD Mimika rawan menjadi tidak efektif jika pola koordinasi kedua lembaga hanya mandek pada tataran administratif MoU tanpa adanya komitmen teknis yang konkrit.
“Dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia ini adalah komitmen jangka panjang untuk masa depan berkelanjutan masyarakat adat, khususnya Suku Amungme, Kamoro, dan lima suku kekerabatan. Sangat disayangkan jika program sebesar ini berjalan sendiri-sendiri di lapangan. Kita melihat ada kampung yang menerima bantuan ganda, sementara di kampung lain masyarakatnya menjerit karena tidak tersentuh pelayanan,” ujar Liberatus.
Liberatus memetakan setidaknya ada tiga sektor utama yang selama ini berjalan tanpa sinkronisasi yang jelas:
