APBD Mimika 2025: Stabil di Angka, Rentan di Struktur
Oleh : Laurens Minipko
DI BALIK realisasi 97 persen APBD, terdapat risiko struktural yang perlu dicermati investor, pelaku usaha dan pembuat kebijakan.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025 tercatat belum sepenuhnya mencapai target. Dari target Rp6,4 triliun, masih terdapat selisih sekitar Rp 152 miliar, dengan tingkat realisasi sekitar 97,53 persen. Secara nominal, capaian ini tergolong solid. Namun, jika dibaca dari persepektif kebijakan fiskal (pendapatan dan belanja) dan iklim investasi (kepastian, kemudahan dan keamanan), struktur pendapatan Mimika (komposisi PAD dan transfer pusat) masih menyimpan sejumlah kerentanan mendasar.
Kekurangan realisasi tersebut tidak mencerminkan lemahnya potensi ekonomi daerah, melainkan lebih disebabkan oleh kendala pada mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini penting dicermati, mengingat stabilitas fiskal daerah (kemampuan pemerintah menjaga arus pendapatan dan belanja yang konsisten) merupakan salah satu indikator utama kepastian investasi dan keberlanjutan proyek jangka menengah (nfrastruktur, perumahan).
Ketergantungan Tinggi pada Transfer Pusat
Struktur APBD Mimika masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa. Pada 2025, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan.
Pertama, sekitar Rp32 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak dapat diterima karena sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memenuhi ketentuan serapan anggaran hingga 100 persen. Kedua, beberapa DAK Non-Fisik gagal direalisasikan akiabt ketidaksinkronan data, terutama pada sektor pendidikan dan belanja berbasis kinerja. Ketiga, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai sekitar Rp80 miliar yang dijadwalkan cair pada akhir 2025 mengalami penundaan dan baru akan masuk pada 2026.
Bagi investor, kondisi ini menunjukkan bahwa volatilitas fiskal daerah (ketidakstabilan pendapatan) masih sangat dipengaruhi oleh aspek administratif dan kebijakan pusat, bukan oleh dinamika ekonomi lokal. Penundaan transfer berpotensi berdampak pada jadwal belanja publik, progres proyek, serta arus kas pemerintah daerah.
PAD Tumbuh, Namun Belum Menjadi Penopang Utama
Di tengah tekanan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mimika justru menunjukkan tren positif. Dari target awal Rp490 miliar, realisasi PAD meningkat menjadi sekitar Rp550 miliar, dengan potensi tambahan sekitar Rp20 miliar. Ini menjadi sinyal positif atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
