Eme Neme Yauware

Oleh : Laurens Minipko

“EME NEME YAUWARE” lebih dari ungkapan emosional masyarakat lokal. Ia adalah pernyataan politik, epistemologis, dan moral,  sebuah klaim tentang siapa yanng berhak mendefinisikan tanah, hidup dan masa depan. Kalimat ini lahir bukan dari ruang seminar, melainkan dari pengalaman panjang orang Amungme dan Kamoro yang menyaksikan ruang hidupnya berubah menjadi proyek, peta, dan angka. Di hadapannya berdiri suara negara yang tampil super power: kuat secara modal, regulasi (wewenang), dan narasi.

Topik ini relevan ditulis karena konflik di Mimika tidak pernah hanya soal tanah atau tambang. Yang diperebutkan adalah makna. Negara dan korporasi mendefinisikan Mimika sebagai wilayah strategis, sumber devisa, dan kepentingan nasional. Sementara bagi masyarakat asli, Mimika adalah relasi hidup: gunung sebagai ibu, sungai sebagai nadi, laut sebagai ruang bernaung. Ketika dua cara memaknai dunia ini dipertemukan dalam relasi kuasa yang timpang yang terjadi bukan dialog, melainkan peminggiran.

Negara modern hari ini tidak hanya bekerja melalui aparat dan hukum. Ia beroperasi melalui bahasa pembangunan, data terknoratis, dan klaim rasionalitas. Michel Foucault (dalam Sunaryo, 2023) menyebut ini sebagai regime of truth: mekanisme yang menentukan pengetahuan mana yang sah dan suara mana yang dianggap layak didengar. Dalam konteks Mimika, suara negara dan korporasi tampil sebagai kebenaran resmi: berbasis studi kelayakan, AMDAL, dan indikator ekonomi. Sebaliknya, pengetahuan lokal tentang tanah, hutan, dan relasi antargenerasi diperlakukan sebagai cerita pinggiran, bahkan hambatan pembangunan.

Di sinilah relevansi utama tulisan ini: suara masyarakat adat sebenarnya tidak pernah hilang, tetapi tidak diakui sebagai pengetahuan. Sedikit dari masyarakat asli masih terus berbicara, baik lewat cerita bahkan juga diam. Namun suara itu tidak masuk dalam kosakata negara. Akibatnya, konflik Mimika terus dibaca sebagai persoalan keamanan atau administrasi, bukan sebagai krisis makna dan keadilan.

Achille Mbembe (dalam Necropolitics, 2001) membantu kita memahami situasi ini lewat konsep necropolitics: kekuasaan yang menentukan siapa yang boleh hidup layak dan siapa yang dibiarkan mati perlahan. Mimika dapat dibaca sebagai ruang ekstraktif-necropolitik, dimana kerusakan ekologis, hilangnya sumber hidup, dan penderitaan sosial dianggap sebagai biaya wajar demi stabilitas dan pertumbuhan nasional. Negara tidak perlu membunuh secara langsung; cukup dengan membiarkan kehidupan lokal tergerus perlahan oleh kebijakan dan proyek.