Timika,papuaglobalnews.com – Hingga saat ini dari 228 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah terdapat 219 yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi). Dari jumlah tersebut baru Sembilan orang yang sudah mengisi daftar seluruh harta kekayaan, penghasilan, dan pengeluaran yang wajib dilaporkan oleh pejabat publik kepada KPK.

Hal ini disampaikan Plt. Inspektur Inspektorat Mimika Septinus Timang kepada media di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Senin 26 Januari 2026.

Laporan ini bertujuan mencegah tindak pidana korupsi, meningkatkan transparansi, serta akuntabilitas penyelenggara negara, baik saat menjabat, mutasi, promosi, maupun pensiun.

Ia menjelaskan melaporkan LHKPN merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara negara setiap tahun mulai dari Bupati, Wakil Bupati, ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati, Sekda dan Pejabat Eselon II.

Selain itu, pejabat fungsional tertentu, direksi BUMN/BUMD, pimpinan proyek, serta pejabat dengan fungsi strategis (seperti bendahara, auditor, dan pemeriksa pajak) juga diwajibkan. Eselon III dan IV seringkali wajib melapor LHKASN atau LHKPN tergantung kebijakan instansi.

Baca Juga:
Pemerintah Didorong Siapkan Proyek Lumbung Pangan Lokal di Papua Tengah
Kabar Gembira Bagi Klinik Swasta! Perkuat Layanan Eliminasi Malaria, Tahun Ini Pemerintah Salurkan Obat Malaria untuk Semua Klinik
Pendulang Merambah Tanggul Barat, LEMASKO Desak Freeport-Pemkab Mimika-TNI/Polri Bentuk Tim Pencegahan Konflik

Ia menegaskan bagi pejabat yang hingga batas waktu 31 Maret 2026 tidak memasukan data LHKPN sesuai penegasan Pj. Sekda Mimika Abraham Y. Kateyau dikenakan sanksi administrasi berupa penahanan tunjangan dan hak-hak lainnya selama satu tahun.

Ia mengemukakan aplikasinya sudah dibuka sejak 1 Januari 2026 hingga batas akhir 31 Maret 2026 mendatang.

Sebagai instansi teknis, Septinus menegaskan Inspektorat akan terus melakukan monitor.

“Kita harap dari Sembilan orang selama 26 hari ini, terus bertambah jumlah pejabat yang melaporkan. Kalau lewat dari 31 Maret 2026 tidak ada yang melapor, Inspektorat akan menyurati Bagian Keuangan dan Aset Daerah untuk menahan hak-haknya,” jelas Septinus.

Mantan Kepala Distrik Kuala Kencana ini mendorong para pejabat yang belum lebih proaktif melaporkan LHKPN agar jumlahnya semakin bertambah dengan demikian lolos dari sanksi. **

Dibaca: 57