2026, DLH Mimika Mulai Proses Sampah di TPA Iwaka Sistem Controlled Landfill
“Semua kembali kepada pimpinan daerah kalau 2030 harus bebas sampah maka harus menyiapkan lahan baru,” katanya.
Ia berharap dengan pengadaan lahan baru seluas 10 hektar, kedepan pemerintah dapat membangun metode controlled landfill yang lebih lengkap sesuai rekomendasi KLH. Dimana dilengkapi saluran pipa untuk mengalirkan air sampah ditampung di sistem Instalasi Pembuangan Limbah (IPAL)selanjutnya diolah menetralisir zat racunnya. Kemudian diuji coba dimasukan dalam kolam dengan benih ikan atau disiram pada tumbuhan. Jika ikan atau tumbuhan hidup maka limbah cairnya sudah bisa dibuang ke alam.
Ia menambahkan saat ini langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi sampah dengan membangun Pusat Daur Ulang (PDU) sampah dan Kios Sampah. Namun sejauh ini terlihat animo masyarakat untuk mengumpulkan sampah plastik di kios sampah masih sangat rendah. Minimnya masyarakat mengumpul sampah plastik dijual atau ditukar dengan sembako, Jeffri menduga karena harganya tertalu murah.
Murahnya harga sampah ini lanjut Jeffri, mengingat biaya ongkos oleh pihak ketiga dalam hal ini Haji Ilham pemilik bank induk berlokasi di Pohon Jomblo wilayah Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania untuk jual kembali di Surabaya sangat mahal. Menyewa satu container dari Pelabuhan Pomako mendekati Rp16 juta. Karena biaya pengiriman sampah ini tidak masuk dalam program tol laut pemerintah pusat.
“Dia juga untung sedikit. Jadi kalau warga minta naik harganya tapi jual lagi di Surabaya harganya murah pasti rugi,” tuturnya.
Ia menyebut Kios Sampah yang sudah beroperasi di Kelurahan Inauga. Sampah yang terkumpul dijual kepada Bank Induk Sampah Haji Ilham. Uang tersebut untuk membeli kembali sampah atau membeli sembako untuk menukarkan dengan sampah.
“Tapi sejauh ini masyarakat belum tertarik sepenuhnya. Mereka minta supaya harganya naik sedikit. Ini yang menjadi kendala di lapangan,” ujarnya. **
