152 Rumah Warga Mimika Lolos Verifikasi Tahap Pertama, Bantuan Rehab Perunit Rp50 Juta
Timika,papuaglobalnews.com – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2) Kabupaten Mimika Papua Tengah menyatakan 152 rumah milik warga yang tersebar di 18 distrik telah lolos verifikasi tahap pertama dalam program peningkatan kualitas rumah atau bedah rumah.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan kepada media di Pusat Pemeerintahan, Senin 29 Juni 2026.
Ia menjelaskan proses penetapan penerima bantuan secara bertahap melalui Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Ini platform digital dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan program dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan data warga penerima bantuan bedah rumah ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah distrik.
“Mereka yang menyuplai data, kemudian melakukan verifikasi di lapangan untuk melihat kondisi rumah, apakah masuk kategori rusak berat, rusak sedang, atau rusak ringan,” kata Abriyanti.
Ia menambahkan tahap kedua dari kuota 300 rumah, baru 224 data yang diunggah dan masih menjalani proses pemeriksaan untuk memastikan bangunan rumah mana yang layak dibantu.
Ia mengatakan pemerintah distrik selain mengajukan data, juga bertugas memastikan kondisi rumah calon penerima benar-benar memenuhi kriteria agar tepat sasaran.
Ia mengakui kuota bantuan yang diterima Kabupaten Mimika belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah masih menunggu kelengkapan data dari distrik untuk diproses sesuai ketentuan.
Setelah seluruh tahapan verifikasi selesai, pemerintah kembali menurunkan tim untuk memastikan kondisi rumah sebelum pekerjaan peningkatan kualitas dimulai.
Abriyanti menyebut nilai bantuan yang diterima setiap rumah diperkirakan sekitar Rp50 juta. Dana tersebut hanya digunakan untuk peningkatan kualitas fisik bangunan.
Ia juga mengungkapkan tantangan pelaksanaan program berada pada wilayah yang sulit dijangkau, terutama di luar kawasan perkotaan. Sebab, anggaran dari kementerian hanya mencakup pekerjaan fisik rumah tanpa mengakomodasi biaya transportasi menuju lokasi. **
