Timika,papuaglobalnews.com – Selama 14 tahun, sejak 2012 hingga 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mimika telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp267.876.127.097 atau 52,49 persen untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bersumber dari APBD Mimika.

Hal ini dipaparkan Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, dalam presentasi pengelolaan air minum dan limbah domestik bersama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda) yang dipimpin Bupati Mimika Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong, Pj Sekda Abraham Y. Kateyau, serta Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau.

Turut hadir Plt Direktur PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS) Petrus Yumte beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Reynold Rizal Ubra, Kepala Bappeda Yohana Paliling, serta perwakilan PT Freeport Indonesia dan UNICEF Papua. Kegiatan berlangsung di Lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Selasa 24 Februari 2026.

Dua Kali Review Desain

Yoga menjelaskan pembangunan SPAM telah melalui dua kali review desain, yakni pada 2014 dan 2022.

Baca Juga:
Antonius Kemong: Awal Maret 2026 Panitia Laksanakan Muskablub KONI Mimika
Investasi Jangka Panjang 2061 dan Harapan Kosong bagi Amungme, Kamoro dan OAP
Bupati John Komitmen Pengelolaan Air Bersih Harus Profesional, Pemkab Didorong Bentuk Perusda PDAM

Review pertama tahun 2014 menetapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp374.297.600.000. Sementara review kedua tahun 2022 meningkat menjadi Rp510.342.605.825, dengan eskalasi harga sebesar Rp136.046.005.825 agar pembangunan dapat berjalan optimal.

Berdasarkan review desain 2022, sisa pagu anggaran yang masih dibutuhkan untuk menuntaskan SPAM mencapai Rp242.466.478.728 atau sekitar 47,51 persen.

Menurut Yoga, percepatan pembangunan membutuhkan kebijakan Bupati dan DPRK untuk menjadikan proyek ini sebagai program multiyears.

Ia beralasan, tanpa skema multiyears, waktu pelaksanaan banyak tersita pada proses pelelangan sehingga progres pekerjaan kurang maksimal. Selain itu, pergantian kontraktor juga menyebabkan perubahan sistem kerja di lapangan.

Ia berharap kelanjutan pembangunan SPAM dapat dimultiyearskan, mengingat selisih kebutuhan anggaran hingga tuntas masih cukup besar, yakni hampir 47,5 persen.

 Progres Jaringan dan Sambungan Rumah

Dari anggaran yang telah terserap, progres pembangunan jaringan distribusi hingga 2025 meliputi:

Pipa HDPE 315 mm: 21,700 kilometer

Pipa HDPE 200 mm: 12,328 kilometer

Pipa HDPE 160 mm: 24,757 kilometer

Pipa HDPE 110 mm: 30,582 kilometer

Pipa HDPE 90 mm: 125,576 kilometer

Pipa HDPE 63 mm: 193,263 kilometer

Selain jaringan pipa, DPUPR telah membangun 14.676 sambungan rumah (SR).

“Sesuai hasil diskusi dengan PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, jumlah SR ini sangat luar biasa. Biasanya pemasangan berdasarkan permohonan masyarakat secara prabayar, tetapi ini dipasang gratis oleh pemerintah sebagai bentuk bonus kepada masyarakat,” ujar Yoga.

Namun, untuk mencapai target 50 ribu SR, masih dibutuhkan sekitar 60,66 persen tambahan pemasangan.

Ia menambahkan, pembangunan SPAM membutuhkan dana besar karena hampir seluruh infrastruktur dibangun dari nol, kecuali instalasi pengolahan air (WTP) yang disiapkan oleh PT Freeport Indonesia.

Ia juga menyebutkan sejak Juni 2025, sebanyak 8.545 SR telah teraliri air.

Yoga juga memaparkan infrastruktur yang telah terbangun meliputi:

Bangunan intake dengan bak penampung 90 m³ dan pompa intake 4 x 50 liter/detik.

WTP CP430 di Kuala Kencana berkapasitas 2 x 100 liter/detik.

Bak penampung 2 x 1.250 m³.

Pompa pendorong 2 x 100 liter/detik + 2 x 50 liter/detik.

Daya listrik PLN sebesar 855 KVA dengan cadangan genset 4 x 250 KVA.

Laboratorium kimia untuk pengujian kualitas air.

Fasilitas tersebut dibangun sepenuhnya oleh PT Freeport Indonesia dan akan dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

Namun, meski sesuai kesepakatan awal penyerahan dilakukan pada Juni 2025, pemerintah daerah meminta penundaan hingga Desember 2026. Pertimbangannya besarnya biaya operasional dan perawatan serta belum tersedianya anggaran khusus. Penyerahan akan dilakukan setelah kesiapan dana melalui APBD Perubahan tahun 2026.

Untuk mendukung distribusi air, DPUPR juga telah membangun Ground Water Tank (GWT), yakni:

GWT SP2 kapasitas 200 m³

GWT SP1 kapasitas 200 m³

GWT SP4 kapasitas 200 m³

GWT Koperapoka kapasitas 140 m³

GWT Pasar Sentral kapasitas 140 m³

Rekomendasi Perumdam

Direktur Utama PT Air Minum Jayapura, Entis Sutisna, dalam kesimpulannya menyatakan jumlah SR yang telah mencapai 14 ribu lebih menunjukkan potensi pelanggan yang besar di Mimika. Infrastruktur SPAM juga dinilai telah terbangun dengan baik dan siap dimanfaatkan.

Ia menegaskan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024.

Selain itu, penerapan tarif air minum dapat mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 yang telah diperbarui dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020.

Entis menyarankan agar pembiayaan Perumdam/Perseroda dilakukan melalui skema hibah, sementara pembangunan infrastruktur melalui penyertaan modal daerah.

Sebagai langkah awal, Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) diminta segera melengkapi organ Perumdam/Perseroda seperti direktur dan dewan pengawas.

Ia juga mendorong pemerintah menyiapkan dana hibah bagi Perumdam untuk mempercepat perluasan jaringan. Dengan demikian, jika ada aspirasi masyarakat melalui DPRK terkait pemasangan jaringan, Perumdam dapat langsung menindaklanjuti tanpa menunggu penganggaran ulang di Dinas PUPR.

“Jadi apa yang diminta warga melalui DPRK saat kunjungan kerja bisa segera direspons Perumda, tanpa harus menunggu lama,” pungkasnya. **

Dibaca: 36