Vinsent Oniyoma Dukung Transparansi Penggunaan Anggaran dan Penegakan Hukum di Mimika

Timika,papuaglobalnews.com – Vinsent Oniyoma, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah mendukung penuh terhadap upaya aparat penegakan hukum dalam mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Vinsent dalam rilisnya kepada papuaglobalnews.com, Senin 23 Juni 2025, mengapresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Mimika yang telah berhasil menyelamatkan uang negara melalui tindakan penahanan terhadap tersangka dalam penegakan hukum.

Bahkan, Vinsent sangat mendukung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pokok pikiran (Pokir) legislatif oleh penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) dan masyarakat secara luas. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang secara dini.

Mantan Ketua BPD KAP Mimika ini mendukung penuh terhadap Kapolres Mimika dan Kejaksaan Negeri Mimika untuk membongkar kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Pemerintah Kabupaten Mimika, yang telah merugikan keuangan negara dan masyarakat.
Tindakan penegakan hukum positif ini sangat diperlukan untuk membersihkan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, ia mendukung terhadap penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat hukum utama dalam memerangi korupsi.

DAD KAP Mimika juga mendukung atas rencana reformasi birokrasi yang diusulkan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong. Hal ini bertujuan untuk melakukan penataan birokrasi yang bersih dan akuntabel, demi menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk mencegah korupsi lebih lanjut, ia mengusulkan agar Bupati Mimika wajib menerapkan E-Budgeting dalam mengelola anggaran daerah. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhi prinsip transparansi dan mencegah praktik kongkalikong yang merugikan publik.

Praktik penegakan hukum dan korupsi di Kabupaten Mimika selama periode 2020-2024 oleh aparat penegak hukum, menurut Vinsent itu menunjukkan tren peningkatan positif dalam upaya pemberantasan korupsi, meskipun masih terdapat tantangan yang signifikan.

Dikatakan, DAD KAP Papua Mimika, sebagai bagian dari mengawal proses pembangunan di negeri Amungsa, telah mengumpulkan informasi dari laporan resmi dan indikator kinerja pemerintahan daerah, yang mencakup kasus KKN serta efektivitas penegakan hukum oleh institusi seperti Polri dan Kejaksaan.

Vinsent menyebutkan, pada tahun 2020, telah dicatat tingkat korupsi relatif tinggi di Kabupaten Mimika, sekitar 15 kasus. Kasus-kasus itu terkait dugaan penyalahgunaan anggaran daerah dalam proyek infrastruktur.

Penyalahgunaan anggaran ditandai oleh praktek KKN yang merugikan masyarakat, seperti penggelapan dana (Pokir) legislatif.

Namun, Vinsent mengapresiasi kepekaan aparat penegak hukum dalam merespons praktik korupsi yang telah lama untuk diangkat ke permukaan.

Seiring berjalannya waktu, tahun 2021-2022 menunjukkan peningkatan dalam penegakan hukum. Jumlah kasus yang berhasil ditangani naik hingga 40 persen berkat tindakan tegas dari Kejaksaan dan Polri. Peningkatan penegakan hukum tersebut didukung oleh peningkatan pengawasan masyarakat dan reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun tersebut.

Sementara tahun 2023-2024, Vinsent mengindikasikan terjadi penurunan signifikan dalam praktik korupsi, dengan angka kasus sekitar 25 persen dibandingkan periode awal.

Faktor utama dibalik perubahan ini adalah implementasi kebijakan penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan inisiatif lokal, termasuk penerapan E-Budgeting untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran daerah.

Menurutnya, E-Budgeting, yang mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 2023, telah membantu mencegah praktik kongkalikong dengan membuat alur pengelolaan dana lebih terbuka dan mudah diaudit.

Meskipun demikian, katanya, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum di daerah terpencil dan pengaruh eksternal yang dapat menghambat tata kelola.

Dalam mewujudkan itu semua penting sekali adanya dukungan kuat berkelanjutan dari lembaga adat dan masyarakat.

Ia meyakini saat ini Mimika sedang menuju arah yang lebih baik dalam memerangi KKN, dengan potensi mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi jika reformasi birokrasi dilanjutkan secara konsisten.

“Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadi garda terterdepan mengawal pembangunan kedepan. Saya harap kita sama-sama jaga Tanah Amungsa Bumi Kamoro tetap aman dan damai sebagai Rumah Kita Bersama,” pungkasnya. **