Timika,papuaglobalnews.com – Dalam upaya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika Papua Tengah senilai Rp28 miliar tahun 2024, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua Tengah telah memanggil dan memeriksa Bupati Mimika Johannes Rettob. Bupati John dimintai keterangan sebagai saksi di Polres Mimika pada Sabtu 14 November 2026.

“Untuk Bupati Mimika kemarin kita sudah lakukan pemanggilan dan periksa sebagai saksi,” ujar Brigjen Pol. Jermias Rontini kepada awak media usai memimpin apel pagi di SMAN 1 Mimika, Senin 16 November 2026.

Mantan Kapolres Mimika ini berkomitmen aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara dugaan korupsi tersebut karena dinilai merugikan keuangan negara yang sangat besar.

Selain Bupati Mimika, Rontini menyampaikan akan memanggil dan memeriksa terhadap pejabat lain terkait dugaan korupsi dana hibah tersebut.

“Masih ada pejabat lain yang waktu itu menjabat ketika peristiwa itu terjadi, semuanya akan kita lakukan pemeriksaan,” jelas Rontini.

Ia menyebutkan sejauh ini telah memeriksa terhadap 40-an saksi terkait perkara tersebut dan akan dilanjutkan pemeriksaan ahli di Jakarta.

“Ini adalah salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai di Pengadilan,” tegasnya.

Dengan adanya proses hukum ini, Rontini berharap kepada semua pejabat yang ada di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika agar lebih berhati-hati dalam menggunakan uang negara. Penyidik terus mengawasi dan kawal dalam penggunaan keuangan negara ini. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.