Timika,papuaglobalnews.com – Tahun 2025 ini, Dinas Lingkungkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika Papua Tengah mulai mengalihkan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Iwaka dari open dumping ke sistem controlled landfill.

Jefri Deda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika mengungkapkan untuk peralihan dari open dumping menuju sistem controlled landfill anggarannya sudah disetujui Bupati Johannes Rettob untuk diakomodir dalam APB Perubahan 2025.

Menurutnya melalui cara pengelolaan sampah seperti ini dengan menimbun sampah, lalu diratakan dan dipadatkan. Kemudian sampah pada waktu tertentu akan ditutup dengan lapisan tanah.

Ini bertujuan memperkecil dampak yang dapat timbul dan merugikan lingkungan.

Ia menambahkan, melalui cara yang dilakukan tersebut akan mengurangi risiko perkembangbiakan serangga, pencemaran gas metana, bau, hingga penurunan estetika lingkungan namun membutuhkan biaya yang besar.

“Kita sekarang mau rubah dia di Iwaka dari sistem lama ke controlled landfill” jelas Jeffri di sela-sela Seminar Akhir Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan, Kamis 7 Agustus 2025.

Jeffri menegaskan dengan adanya kepastian alokasi anggaran dari Bupati ini dirinya akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) supaya mencabut kembali surat sanksi terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu karena belum diterapkan pengolahan sampah sistem controlled landfill.

“Kita mendapat sanksi teguran kemarin karena masih mengolah sampah dengan sistem open dumping. Kementerian meminta kita untuk menjawab dalam jangka waktu 60 hari kerja setelah aturan itu keluar. Tapi hingga batas akhir April 2025 kita belum bisa direalisasi sehingga dikenakan sanksi administrasi,” jelas Jeffri.

Terkait hal itu, KLH mengirim Tim Penegakan Hukum Kementerian turun bertemu Bupati John untuk membahas persoalan tersebut.

Atas dasar itu lanjut Jeffri, Bupati menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan dana dalam APBD Perubahan.

“Bupati sudah menyetujui untuk mengalokasikan dananya. Setelah dananya ini siap kami segera melaporkan ke Kementerian untuk mencabut sanksi administrasinya bahwa kita siap mengikuti aturan,” katanya.

Meskipun belum mengetahui berapa besar dananya, namun Jeffri meyakini anggaran yang diusulkan dalam APBD Perubahan untuk membiayai pengelolaan sampah empat hektar di Iwaka lumayan besar.

Kendati demikian, ia meminta kepada masyarakat Mimika harus mendukung program pemerintah dengan tidak membuang sampah sembarang tempat. Tetapi buanglah sesuai jam dan tempat yang sudah ditentukan. **