Soroti BBM Subsidi Habis Pukul 11.00 WIT, Viktor Kabey Desak DPRK Mimika Panggil Pengelola SPBU dan Pertamina
Timika,papuaglobalnews.com – Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Mimika yang dilaporkan habis sekitar pukul 11.00 WIT hampir setiap hari sejak April hingga awal Juni 2026 mendapat sorotan dari pengamat sosial Mimika, Viktor Kabey.
Kondisi tersebut memicu antrean panjang kendaraan roda empat yang hendak mengisi BBM subsidi di SPBU. Padahal, untuk mengantisipasi pengisian BBM berulang oleh oknum pemilik kendaraan, sistem barcode telah diterapkan sebagai mekanisme pengawasan dan pembatasan pembelian BBM subsidi.
Namun, masih terjadinya antrean panjang dan cepat habisnya stok BBM subsidi dinilai menunjukkan belum optimalnya penerapan sistem tersebut di lapangan.
“Padahal kuota BBM untuk Mimika tidak mengalami kekurangan stok, tetapi masih dalam kondisi aman. Pertanyaannya, mengapa BBM subsidi bisa cepat habis?” tanya Viktor Kabey dalam rilis yang diterima redaksi papuaglobalnews.com, Selasa malam 9 Juni 2026.
Mantan anggota DPRD Mimika itu mendukung pernyataan Bupati Mimika Johannes Rettob yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi oleh SPBU kepada masyarakat.
Menurut Viktor, cepat habisnya BBM subsidi diduga dipicu oleh adanya pola pengisian berulang oleh kendaraan yang sama di SPBU, sehingga memunculkan dugaan terjadinya panic buying maupun potensi penimbunan.
Karena itu, ia berharap instansi teknis terkait tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut, melainkan segera mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat di lapangan.
“Kalau memang kuota kurang, pengelola SPBU seharusnya melapor ke DPRK. Yang saya tahu, jumlah kuota BBM yang masuk ke setiap kabupaten dalam satuan kubikasi juga dilaporkan kepada DPRD melalui tembusan data distribusi,” katanya.
Viktor menegaskan persoalan ini tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, jika masyarakat terus-menerus harus mengantre dalam waktu lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi, situasi tersebut berpotensi memicu kemarahan masyarakat.
“Suatu saat masyarakat bisa marah karena sudah lelah mengantre di SPBU tetapi tidak mendapatkan BBM, sementara di tingkat pengecer selalu tersedia stok minyak,” ujarnya.
Ia mengaku sering melihat langsung berbagai keluhan masyarakat di lapangan, termasuk di SPBU Nawaripi yang menurutnya kerap menjadi lokasi terjadinya komplain dari pengguna kendaraan.
“Saya lihat di lapangan setiap saat ada benturan misalnya di SPBU Nawaripi sering kali terjadi komplain. Saya harap DPRK Mimika segera melakukan investigasi hingga ke setiap penampungan pemegang izin SPBU agar dapat menemukan solusi atas persoalan ini,” sarannya.
Viktor juga menyoroti kondisi yang menurutnya janggal, yakni ketika BBM subsidi dinyatakan habis di SPBU, namun penjual eceran di berbagai lokasi masih memiliki stok untuk dijual.
“Ini yang membuat saya miris. BBM habis di SPBU, tetapi penjual eceran di jalan-jalan masih memiliki stok. Ini menunjukkan tata niaga distribusi BBM semakin tidak sehat. Padahal aktivitas distribusi dan bisnis BBM merupakan sektor yang dikontrol oleh pemerintah,” kritiknya.
Ia berharap DPRK Mimika segera memanggil pihak pengelola SPBU maupun Pertamina untuk meminta penjelasan terkait distribusi BBM subsidi, sekaligus memastikan pengawasan berjalan efektif agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan tepat sasaran. **
