Ruang Terlarang dan Pertanyaan yang Jarang Diajukan
Oleh : Laurens Minipko
SETIAP bandara punya garis yang tak boleh dilewati sembarang orang — restricted area, area terbatas, zona yang hanya bisa dimasuki mereka yang punya otorisasi. Aturan semacam ini terasa begitu lumrah sehingga jarang kita pertanyakan lebih jauh. Kita menerimanya sebagai soal teknis: demi keamanan, demi kelancaran, demi menjaga sistem penerbangan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Namun pertengahan Agustus lalu, sebuah insiden kecil di Terminal Bandara Moses Kilangin Sisi Selatan, Timika sempat viral, memicu perdebatan warga dan berujunng pada laporan polisi. Di luar detail insidennya sendiri, peristiwa ini membuka satu pertanyaan yang jarang kita ajukan secara serius: siapa sebenarnya yang, dalam praktik sehari-hari, dianggap “wajar” berada di ruang terbatas, dan siapa yang harus membuktikan haknya setiap kali? Pertanyaan ini bukan tentang satu orang atau satu institusi. Ia tentang bagaimana ruang publik kita — di bandara, di kantor pemerintah, di mana saja garis pembatas dipasang — sesungguhnya bekerja.
Esai ini tidak bermaksud menuduh siapa pun. Tujuannya lebih sederhana: menawarkan kerangka berpikir dari lima disiplin berpikir: sejarah, filsafat, sosiologi, hukum, dan antropologi, agar pembaca sendiri yang menakar, membedah, dan menyimpulkan.
Sejarah: ruang terbatas selalu punya penulis
Setiap garis pembatas punya silsilah. Sejak ghetto Venesia abad ke-16 hingga kota-kota kolonial yang membelah dirinya antara white town dan native quarter, pembatasan ruang tidak pernah hanya soal keamanan fisik. Ia juga selalu menandai siapa yang dianggap “milik” ruang tertentu dan siapa yang dianggap tamu, bahkan ancaman. Yang penting dicatat dari sejarah ini bukan bahwa pembatasan ruang itu jahat — banyak yang punya alasan fungsional yang sah — melainkan bahwa pembatasan ruang tidak pernah ditulis oleh tangan yang netral. Selalu ada pihak yang merumuskan siapa termasuk kategori “aman” dan siapa tidak, dan rumusan itu biasanya mencerminkan struktur kekuasaan yang sudah ada jauh sebelum garis itu dicat di lantai bandara.
Filsafat: kedaulatan dan pengecualian yang diam-diam berlapis
Michel Foucault mengajarkan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan cuma lewat hukum yang eksplisit, melainkan lewat pengaturan tubuh dalam ruang — siapa boleh di mana, kapan, dengan alasan apa. Ia menyebutnya biopolitik. Giorgio Agamben menambahkan satu lapis lagi: dalam setiap sistem hukum, selalu ada ruang “pengecualian” — situasi di mana aturan normal ditangguhkan untuk pihak tertentu, atas nama keamanan atau kedaulatan.
Pertanyaan yang layak diajukan bukan apakah pengecualian semacam itu ada — ia hampir selalu ada, di sistem mana pun. Pertanyaannya adalah: siapa yang diam-diam sudah lama menikmati pengecualian itu tanpa perlu memintanya secara eksplisit, dan siapa yang harus mengajukan permintaan itu secara terbuka — lalu berisiko ditolak, bahkan dipermalukan karena mengajukannya? Ketimpangan dalam siapa yang perlu “meminta izin” dan siapa yang tidak, adalah salah satu bentuk paling halus dari kekuasaan.
Sosiologi: legitimasi yang tidak seragam
Max Weber membedakan otoritas berdasarkan tiga sumber: tradisi, karisma, dan legal-rasional (aturan formal, termasuk mandat elektoral). Ketiganya semestinya diperlakukan setara di hadapan sistem administratif modern. Namun dalam praktik, otoritas yang paling mudah dikenali di lapangan sering kali bukan yang paling legal-rasional, melainkan yang paling “akrab” secara operasional — pihak yang rutin berinteraksi dengan petugas lapangan, punya jalur komunikasi informal, atau dianggap sudah lama menjadi bagian dari ekosistem suatu tempat.
