Realisasi PAD Mimika Hingga Awal Triwulan III 2026 Rp195 Miliar
Timika,papuaglobalnews.com – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika memasuki awal triwulan III pada Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) tercatat mencapai sekitar Rp195 miliar atau 47,66 persen dari target tahun 2026 senilai Rp409 miliar.
Demikian disampaikan Henrikus Satititi, Sekretaris Bapenda Mimika di ruang kerjanya, Kamis 9 Juli 2026.
Henrikus menyakini dengan progres penerimaan yang cukup signifikan ini dirinya optimis target PAD dapat terealisasi lebih cepat sekitar Agustus dari jadwal, bahkan berpotensi melampaui target.
Selain PAD, realisasi pendapatan dalam APBD Kabupaten Mimika juga telah mencapai Rp2,679 triliun dari target pendapatan daerah sebesar Rp5,6 triliun.
Mantan Kabid PBB ini mengungkapkan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi salah satu sumber kontributor utama PAD. Dari target Rp85 miliar, penerimaannya telah terealisasi Rp52 miliar lebih.
“Pembayaran pajak biasanya meningkat menjelang batas akhir pelunasan PBB pada Agustus. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut diyakini akan mendongkrak penerimaan daerah pada bulan-bulan mendatang,” katanya.
Dalam menyadarkan wajib pajak, Hanrikus mengakui Bapenda Mimika terus meningkatkan sosialisasi dan pengawasan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Optimalisasi PAD dinilai penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Mimika. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
