Usulan Fraksi PKB tersebut, justru bergerak sebaliknya: Menurunkan makna ‘putra daerah’ menjadi sekadar fungsi biologis (tempat lahir), dan meniadakan hak politik atas asal-usul dan narasi historis OAP. Ini bukan pengakuan melainkan penghapusan perlahan melalui retorika legal yang membius.

Dekolonisasi dan hak mendefinisikan

Dalam semangat Frantz Fanon, kolonialisme tidak hanya bekerja dengan kekerasan fisik, tetapi juga melalui pendefinisian ulang identitas oleh pihak luar. Ketika negara atau elit lokal memaksakan definisi baru terhadap siapa yang dianggap ‘anak daerah’, maka masyarakat adat dilucuti dari hak paling mendasarnya. Hak untuk mendefinisikan siapa mereka dan siapa yang mereka anggap bagian dari mereka. Bukankah ini bentuk epistemic violence kekerasan atas pengetahuan dan identitas lokal?

Ketakutan akan kehilangan akses

Tidak bisa dipungkiri bahwa dorongan untuk menjadikan Non OAP sebagai putra daerah bisa lahir dari kekhawatiran akan eksklusivitas distribusi hak, terutama dalam formasi CPNS, akses pendidikan, atau pembangunan. Tapi ketakutan itu tidak boleh dibayar dengan penghapusan hak historis OAP.

Baca Juga:
Pohon Natal dan Pohon Sawit
Ribuan Umat Katolik di Timika Rayakan Malam Natal, RP. Gabriel: Natal Kesempatan Perbaiki Relasi yang Retak
MUI Mimika Terbitkan Tausiah Sambut Nataru 2026: Jaga Toleransi dan Kedamaian di Tanah “Mimika Rumah Kita Bersama”

Kita tidak bisa menyelesaikan ketimpangan dengan membuat semua orang “sama”, karena yang selama ini tertindas bukan karena perbedaan, tapi karena penyingkiran.

Usulan Fraksi PKB ini harus ditolak. Bukan karena kita menolak kemanusiaan Non OAP, tetapi karena kita menolak pengaburan sejarah, pencairan identitas, dan pembajakan hak kultural atas nama inklusi semu. Kita harus merumuskan definisi putra daerah yang berakar pada konsensus budaya, adat, dan sejarah perjuangan lokal bukan pada logika administratif yang steril dan jauh dari rasa keadilan.

Jika tidak, Mimika bukan hanya akan kehilangan masa depannya, tapi juga kehilangan ingatannya sendiri tentang siapa pemilik tanah ini, siapa pewaris sejarah penindasan, siapa yang sesungguhnya ditindas di atas surga yang menetes dari langit. (Isi tulisan tanggung jawab penulis)

 

Dibaca: 229