Bayangkan jika setiap ton ikan yang diturunkan dapat dilelang secara transparan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hasilnya bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal di Mimika, tetapi juga mampu menjangkau wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, hingga Kabupaten Paniai. Rantai pasok ekonomi akan bergerak, harga lebih stabil, dan masyarakat tidak lagi kekurangan persediaan ikan segar.

Semangat Otonomi Khusus Papua seharusnya memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Namun hingga kini, implementasinya belum menyentuh secara serius kepentingan nelayan dan masyarakat adat.

Dalam praktiknya, kebijakan pusat yang kurang berpihak serta perilaku oknum aparat yang tidak bertanggungjawab justru mempersempit ruang hidup masyarakat adat dan nelayan. Otonomi tidak boleh berhenti pada slogan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret dan implementasi nyata yang berpihak kepada masyarakat bawah bukan aturan yang secara perlahan menyingkirkan mereka dari sumber penghidupan sendiri.

PPI Pomako harus menjadi simbol keberpihakan itu. Pusat ekonomi rakyat pesisir yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. **

Dibaca: 21