Tanah Dirampas Kabupaten Tetangga, Pemilik Hak Ulayat di Mimika Lakukan Aksi Damai di Kantor DPRK
Timika,papuaglobalnews.com — Ratusan warga pemilik hak ulayat dari berbagai kampung pesisir di Kabupaten Mimika Papua Tengah menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRK Mimika Kabupaten Mimika, Selasa 25 November 2025. Aksi menyampaikan aspirasi terkait persoalan tapal batas, status tanah ulayat, dan pembentukan distrik baru di wilayah adat Mimika tiba di Kantor DPRK Jalan Cenderawasih tepat pukul 11.08 WIT. Mereka datang menggunakan pick up dan kendaraan sepeda motor.
Setibanya di lokasi massa meminta seluruh anggota DPRK dan pimpinan OPD serta anggota kepolisian yang hadir mengikuti Rapat Paripurna pembahasan APBD 2026 turun bertemu massa.
Merespons ini semua turun bertemu massa. Hadir menerima aspirasi Johanes Rettob, Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Wakil Bupati Mimika, Primus Natikapereyau, Ketua DPRK Mimika bersama anggotanya.
Massa yang mengatasnamakan Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan kepada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, hingga Presiden Republik Indonesia.
Dalam aksi tersebut, para pemilik hak ulayat menegaskan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah di wilayah Mimika Barat, Mimika Tengah, hingga kawasan jalur trans Nabire yang selama ini menjadi lokasi perkembangan penduduk baru. Mereka menolak penguasaan wilayah tanpa persetujuan masyarakat adat serta meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tapal batas antardistrik dan antarwilayah adat.
Salah satu poster yang dibawa warga bertuliskan.
“Kami bukan penumpang, kami adalah pemilik tanah. Kami ingin berdiri di atas tanah kami sendiri. Kapiraya dan Mogodoga adalah wilayah Kabupaten Mimika.”
Poster lain memuat tuntutan kepada Presiden, berbunyi:
“Presiden Prabowo! Tanah kami jangan diambil.”
FPHUM juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk bertanggung jawab atas penetapan wilayah adat Mimika yang dinilai tumpang tindih dengan kabupaten tetangga seperti Deiyai dan Dogiyai. Massa meminta adanya peninjauan ulang dan penegasan batas wilayah adat yang berkeadilan.
Dalam tuntutan resmi itu FPHUM meminta Bupati Mimika segera membentuk tiga distrik baru, yaitu: Distrik Urumuika di wilayah Mimika Barat Tengah, Distrik Temare di kawasan jalur trans Nabire dan Distrik Kamora di jalur trans Nabire.
Pembentukan distrik ini dinilai penting untuk menjamin pelayanan publik, penataan wilayah, serta pengakuan atas keberadaan masyarakat adat di daerah tersebut.
Selain itu, massa meminta pemerintah kabupaten segera menyelesaikan persoalan tapal batas antara Mimika dengan wilayah pemekaran baru. Mereka menilai hingga kini belum ada kejelasan yang berpihak pada pemilik hak ulayat Mimika.
Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta aksi datang bersama keluarga, tokoh adat, perempuan, hingga anak-anak, sambil membawa poster warna-warni yang mencerminkan kekhawatiran sekaligus harapan agar pemerintah mendengar suara mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan massa masih menyampaikan aspirasi. **
