Pemilihan Ketua Lembaga Non Pemerintahan, AMKI Papua Tengah Harap Jangan Ada Intervensi Gubernur Meki Fritz Nawipa
Timika,papuaglobalnews.com – Melianus Numang, Ketua DPD I AMKI Papua Tengah mengungkapkan, keberadaan lembaga non pemerintahan atau Organisasi Kepemudaan (OKP) di wilayah Papua Tengah sangat banyak, memiliki potensi yang kuat.
Namun demikian, Melianus menyayangkan akhir-akhir ini posisi jabatan ketua lembaga non pemerintah atau OKP di Provinsi Papua Tengah ditenggarai diintervensi oleh Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Tengah.
Melianus masih ingat baik bahwa sejak awal maju sebagai calon Gubernur Papua Tengah Meki telah mengkampanyekan sebuah tagline yang sangat bagus untuk ‘meletakkan fondasi yang baik’ untuk generasi akan datang. Saat ini rakyat Papua Tengah sedang menunggu realisasi tagline itu. Apakah benar kehadiran Gubernur Meki meletakan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang baik termasuk dalam mengkaderkan kaum muda Papua Tengah menjadi pemimpin.
“Semua ide cemerlang yang sudah disampaikan itu masyarakat Papua Tengah sedang menunggu janji tersebut direalisasikan. Namun kita sayangkan dalam penempatan jabatan organisasi kemasyarakatan justru diintervensi seorang gubernur sangat besar. Menempatkan seseorang dalam wadah OKP seolah-olah terkesan untuk balas budi politik pada Pilkada Kepala Daerah Gubernur,” sesal Melianus Numang dalam rilisnya kepada redaksi papuaglobalnews.com pada Selasa 1 Juli 2025.
“Semua ketua-ketua relawan pada politik kemarin, gubernur perintahkan untuk mengamankan semua baik di provinsi maupun tingkat kabupaten,” tambahnya.
Melianus menegaskan negara Indonesia menganut sistem atau paham demokrasi sehingga memberi peluang bagi siapa saja untuk berkompetisi dengan memaparkan ide sesuai visi dan misi dalam menjalankan kemajuan roda organisasi.
“Siapapun anak Papua Tengah yang potensial baik laki-laki maupun perempuan bisa ikut dalam mencalonkan dirinya. Dengan tetap mengikuti syarat dalam organisasi yang ada. Tapi akhir-akhir ini saya lihat semua lembaga non pemerintah dan OKP intervensi Gubernur Meki sangat besar,” kritiknya.
Melinus berharap dalam Musda pemilihan Ketua Komiten Nasional Pemuda Indonesia ((KNPI) Papua Tengah jangan ada intervensi dari gubernur.
Melianus berharap gubernur sebagai kepala daerah harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi kaum muda untuk berkompetisi secara terbuka dan sehat dengan mengacu pada aturan yang ada.
Menurutnya, dengan Gubernur Meki lakukan intervensi sesungguhnya tanpa disadari telah membungkam kebebasan dan peluang anak-anak muda potensial Papua Tengah dalam berkarya di lembaga non pemerintahan. Karena pada dasarnya semua anak muda mempunyai kesempatan yang sama memimpin di OKP dengan prinsip bersaing secara sehat dalam sebuah organisasi.
“Gubernur jangan manfaatkan jabatan politik saat ini langsung main tunjuk orang-orang tertentu sebagai bentuk balas budi politik. Karena nanti kegiatan lembaga non pemerintah dibuat terkesan hanya simbolis saja. Sedangkan secara praktek kedalam semuanya sudah diatur,” katanya.
Ia berharap dalam Musda pemilihan Ketua KNPI Papua Tengah menjadi wadah pembelajaran transparansi mulai dari tahapan pendaftaran, pemilihan hingga pelantikan. **
