Pembangunan Desa Terus Bergerak, 48 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Wilayah Perdesaan
Timika,papuaglobalnews.com – Data terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan pembangunan desa tetap menjadi salah satu fondasi utama peningkatan kesejahteraan nasional. Dengan jumlah desa mencapai 75.266, wilayah perdesaan masih memainkan peran strategis dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.
Menurut data statistik wilayah terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri, Indonesia memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.285 kecamatan, 8.496 kelurahan, dan 75.266 desa. Kondisi geografis yang luas mencapai 1.890.179,78 km² dengan 17.380 pulau sehingga pentingnya pembangunan desa sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.
Hal ini dipaparkan narasumber Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Mimika, Kamis 11 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Timika dengan menghadirkan aparatur kampung dari 133 kampung di Mimika.
Dijelaskan, sesuai data Direktorat Jenderal Dukcapil Semester II tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 204,97 juta jiwa, dan sekitar 48 persen di antaranya masih tinggal di desa. Artinya, hampir separuh penduduk menggantungkan masa depan ekonomi dan sosialnya pada perkembangan wilayah perdesaan.
Dengan kondisi tersebut, kebijakan “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” menjadi dua paradigma yang terus didorong pemerintah untuk memperkuat pembangunan dan mengurangi kesenjangan wilayah.
Meski pembangunan desa menunjukkan tren positif, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan pada 2024 masih berada di angka 11,79 persen (BPS, 2024). Angka ini menggambarkan upaya penanggulangan kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang lebih kuat dan terarah.
Sementara pada aspek ketenagakerjaan, desa menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran pada 2024 tercatat 3,67 persen, turun dari 3,88 persen pada 2023. Penurunan ini menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi desa, meski kualitas lapangan kerja masih perlu terus ditingkatkan agar lebih berkelanjutan dan produktif.
Namun demikian, sektor ketahanan pangan menjadi perhatian khusus. Produksi padi nasional di desa menurun dari 54,7 juta ton pada 2023 menjadi 52,6 juta ton pada 2024 turun sekitar 2,1 juta ton. BPS mencatat bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan keterbatasan sarana produksi pertanian.
Dalam kegiatan tersebut dijelaskan mayoritas desa berada pada kategori berkembang dan maju.
Menurut klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM): Desa Berkembang: 32,6%, Desa Maju: 30,6%, Desa Mandiri: 22,8%, Desa Tertinggal: 8,1% dan Desa Sangat Tertinggal: 5,8%.
Komposisi ini menunjukkan mayoritas desa telah berada pada kategori berkembang hingga maju, menandakan arah pembangunan desa yang semakin progresif. Sementara proporsi desa tertinggal dan sangat tertinggal relatif kecil, keduanya tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.
Dijelaskan juga, salah satu tujuan utama pemberian otonomi kepada desa adalah membangun kemandirian fiskal, bukan ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah berharap desa dapat memperkuat kapasitas ekonomi lokal melalui inovasi, tata kelola keuangan yang baik, serta pengembangan potensi unggulan masing-masing wilayah.
Secara keseluruhan, berbagai indikator menunjukkan bahwa pembangunan desa bergerak ke arah yang lebih baik. Tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan pangan masih harus diatasi, namun peningkatan desa dalam kategori maju dan mandiri memberikan optimisme terhadap masa depan perdesaan Indonesia.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, pembangunan desa diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Nusantara. **
