Konteks ini penting bagi birokrasi pemerintahan sipil di Indonesia dan Papua. Kita masih bergulat dengan patronase politik, nepotisme, feodalisme modern, dan logika balas jasa. Jabatan sering menjadi hadiah loyalitas, bukan hasil kapasitas. Meritokrasi di atas kertas kerap runtuh dalam praktik. Akibatnya, birokrasi kehilangan daya guna sekaligus kepercayaan publik.

Di Papua, persoalan ini bahkan berlapis. Birokrasi tidak hanya berhadapan dengan soal efisiensi, tetapi juga dengan sejarah ketidakadilan, ketimpangan, dan luka sosial. Dalam situasi seperti ini, pemimpin birokrasi tidak cukup hanya “lulus seleksi”. Ia harus memiliki kepekaan nurani yakni mampu membaca konteks, mendengar yang tak bersuara, dan berani melindungi yang rentan. Seperti Yosep yang memilih menyelamatkan anak dan ibu dari kekerasan Herodes, birokrasi sipil seharusnya berdiri di pihak warga, bukan sebatas menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pusat atau elit lokal.

Paus Fransiskus, dalam refleksinya tentang Santo Yosep (Patris Corde, 2020), menyebutnya sebagai bapa yang hadir tanpa menguasai, memimpin tanpa menindas. Ini adalah kritik halus terhadap model kepemimpinan yang gemar mengontrol, memamerkan otoritas, dan mengubah kekuasaan menjadi panggung. Kepemimpinan publik, terutama dalam negara demokrasi, seharusnya bergerak dari logika dominasi menuju logika pelayanan.

Bila diterjemahkan ke dalam birokrasi meritokrasi, pesan ini jelas: jabatan adalah amanah sementara, bukan property politik. Keputusan publik harus lahir dari pertimbangan rasional sekaligus etis. Penempatan pejabat, misalnya, harus memperhitungkan kapasitas teknis dan keberpihakan sosial. Tanpa itu, meritokrasi akan menjadi jargon kosong, artinya hanya menjadi legitimasi teknokratis bagi ketidakadilan struktural.

Pater Cordi juga mengajarkan nilai kepemimpinan yang sering hilang dalam negara yang bising: kerja sunyi. Yosep hadir ketika dibutuhkan dan menyingkir ketika perasaan selesai. Tidak ada ambisi warisan, tidak ada kultur individu. Dalam birokrasi kita, justru sering terjadi sebaliknya: pemimpin sibuk membangun citra, tetapi abai membangun sistem; gemar tampil di depan kamera, tetapi minim keberanian mengambil keputusan sulit.

Baca Juga:
Besok Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Syawal 1447 H di 117 Lokasi
Pimpin Sertijab Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkup Pemkab Mimika, Wabup Kemong Pesan Jalankan Tugas dengan Tanggung jawab
Bupati John Rettob Resmikan Gereja GPdI Holy Spirit, Bukti Api Roh Kudus dan Mujizat Tuhan

Indonesia, termasuk Papua, membutuhkan lebih banyak figur Yosep: pemimpin birokrasi yang bekerja dalam diam, konsisten, dan bertanggungjawab. Meritokrasi tidak akan tumbuh dari regulasi semata, tetapi dari karakter pemimpin yang rela memikul beban tanpa tepuk tangan.

Pada akhirnya, Pater Cordi menawarkan etika sunyi bagi negara yang gaduh, pemimpin yang gandrung popularitas. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan publik tidak diukur dari seberapa keras suara, tetapi dari seberapa jauh kehadirannya dirasakan oleh yang paling lemah. Dan mungkin, justru dari tangan-tangan sederhana yang bekerja jujur itulah, birokrasi yang adil dan bermartabat bisa dirawat: pelan, konsisten, dan manusiawi. **

Dibaca: 60