Palang Kantor dan Politik TPP: Membaca Perlawanan Pegawai Distrik Mimika Timur
Palang menjadi bahasa simbolik: kunci gembok di pintu utama adalah pernyataan fisik bahwa kepercayaan telah dikunci rapat.
Wacana Dialog Bupati: Jembatan Awal Menuju Keterbukaan
Merespon situasi yang memanas, Bupati Mimika John Rettob turun tangan. Ia berpendapat “solusi terbaik adalah dialog. “Saya sudah meminta kepala Tata Pemerintahan untuk duduk bersama, membahas masalah ini, dan merevisi aturan yang bermasalah. Pemerintah hadir untukmendengar, bukan menghakimi.
Langkah ini penting sebagai isyarat bahwa pemerintah daerah masih membuka ruang komunikasi. Dialog tersebut menjadi jembatan awal untuk meredakan ketegangan, merintis tranparansi administratif yang selama ini jauh dari partisipasi pegawai.
Politik Simbolik: Menutup Pintu, Membuka Pesan
E.P. Thompson dalam karya ilmiahnya tentang konsep “moral economy” menjelaskan, protes kolektif sering lahir bukan hanya karena kerugian materiil, tetapi pelanggaran terhadap rasa keadilan bersama. Pemotongan TPP tanpa penjelasan, atau pun tanpa menanyakan balik makna penjelasan sejatinya melanggar norma itu (dua arah-bolak balik).
Palang kantor mengirim pesan ke publik, bahwa “kami yang menjaga pelayanan di tingkat bawah juga punya batas kesabaran. Ketika proses tidak adil, kami berhak menghentikan roda administrasi sampai keadilan dipulihkan.”
Pesan ini bukan hanya ditujukan ke pimpinan distrik atau kabupaten, tetapi juga ke masyarakat luas. Di era media daring, gambar pegawai berdiri di depan pintu tergembok akan beredar dengan cepat dan luas, menciptakan tekanan moral, politik, cara berpikir dan bertindak serta menyimpang ingatan yang kuat.
Refleksi dan Rekomendasi
Kasus Distrik Mimika Timur memberi pelajaran: birokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada gaji yang dibayar tepat waktu, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan Keputusan.
Pemerintah kabupaten perlu:
1. Menyediakan forum klarifikasi sebelum keputusan pemotongan TPP diambil.
2. Mengembalikan TPP yang dipotong secara tidak adil dalam tahap pengambilan kebijakan pada tahap proses, sebagai bentuk pemulihan kepercayaan.
Di Papua, palang kantor bukan hanya sebatas aksi protes itu, tapi juga tindakan hermeneutika: menafsir ulang ruang kekuasaan dan memaknainya sebagai senjata balik. Selama rasa keadilan dilanggar, kunci gembok akan selalu siap di saku pegawai. Dialog dengan Bupati bisa membukan gembok itu, tetapi hanya keadilan prosedural yang benar-benar bisa membuang kunci gembok itu dari saku pegawai. (Isi tulisan tanggung jawab penulis)
