Mimbar, Kekuasaan dan Orang Buta: Membaca Ulang Khotbah Pastor di Mimbar Katedral Timika

Pertanyaannya kemudian menjadi penting: apakah kritik terhadap kebijakan publik selalu merupakan tanda kebutaan? Atau justru merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat?

Tiga Legitimasi yang Bertemu

Untuk memahami ketegangan ini, kita dapat menggunakan kerangka legitimasi kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat tiga sumber legitimasi utama: legal-rasional, tradisional dan moral atau karismatik.

Dalam polemik pelantikan pejabat di Mimika, ketiga legitimasi tersebut bertemu secara langsung.

Pemerintah daerah berbicara dari posisi legitimasi legal-rasional yang bersumber dari aturan birokrasi negara mengenai aparatur sipil negara. Masyarakat adat Amungme dan Kamoro memiliki legitimasi tradisional yang berakar pada posisi mereka sebagai pemilik wilayah. Sementara itu, gereja memiliki legitimasi moral yang berasal dari kepercayaan umat.

Ketika ketiga legitimasi ini bertemu dalam satu peristiwa, konflik interpretasi hampir tidak terhindarkan. Di sinilah posisi dan titik berangkat tulisan ini.

Representasi yang Dipertanyakan

Dalam banyak masyarakat adat di Papua, tuntutan representasi dalam birokrasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang marginalisasi. Kehadiran orang Amungme atau Kamoro dalam struktur pemerintahan bukan sekadar soal individu yang menduduki jabatan tertentu. Ia merupakan simbol pengakuan bahwa masyarakat pemilik wilayah memiliki tempat dalam proses pengambilan keputusan di tanahnya sendiri.

Dalam khotbah tersebut, pertanyaan tentang representasi sebenarnya sempat muncul. Pastor sendiri mengaku sempat mempertanyakan mengapa orang Amungme dan Kamoro tidak menonjol dalam pelantikan pejabat. Namun setelah mendengar penjelasan bupati, pertanyaan tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa semuanya “masuk akal”.

Di sinilah problem epistemik menjadi jelas. Penjelasan pemerintah disampaikan secara rinci, sementara perspektif masyarakat adat tidak dituturkan  secara langsung dalam narasi yang dibagikan kepada umat.

Siapa yang Tidak Hadir di Mimbar?

Jika kita membaca khotbah tersebut dengan hati-hati, ada satu hal yang mencolok: beberapa suara penting sama sekali tidak muncul.

Tidak ada kutipan dari masyarakat Amungme yang mungkin merasa terpinggirkan. Tidak ada pandangan dari orang Kamoro yang selama ini hidup berdampingan dengan perubahan sosial besar di Mimika. Tidak ada pula suara dari aparatur sipil negara yang merasa dirugikan oleh keputusan pelantikan tersebut.

Yang hadir di mimbar adalah dialog antara dua figur otoritas: pastor dan bupati.

Ketidakhadiran ini bukan sekadar kekurangan informasi. Ia menunjukkan bagaimana ruang produksi wacana sering kali bekerja secara selektif: beberapa suara diperkuat, sementara yang lain tidak atau belum didengar, dan karena itu belum sempat dituturkan.

Membuka Mata Siapa?

Khotbah di Katedral Timika dimaksudkan sebagai ajakan untuk keluar dari “kebutaan”. Namun justru di titik inilah pertanyaan kritis muncul. Jika tujuan khotbah adalah membuka mata umat terhadap kebenaran, maka kita perlu bertanya: kebenaran siapa yang disampaikan dari mimbar itu?

Dalam refleksi yang lebih luas, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa produksi pengetahuan tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu berada dalam jaringan relasi kekuasaan yang menentukan suara mana yang didengar dan suara mana yang tidak.

Bagi pembaca yang mencoba memahami polemik ini, kesadaran tersebut menjadi penting. Sebab dalam khotbah yang berbicara panjang tentang kebutaan, ada tiga perspektif yang justru tidak pernah muncul: sudut pandang orang Kamoro, suara masyarakat Amungme, dan pengalaman aparatur sipil negara yang berada di tengah pusaran konflik tersebut.

Barangkali di sanalah letak ironi terdalam dari kisah ini. Dalam khotbah tentang orang buta, mereka yang paling dekat dengan persoalan justru tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara dan dilihat. (*)