Masyarakat OAP di Mimika Demo Damai! Bentangkan Spanduk Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusian Hingga Referendum
Timika,papuaglobalnews.com – Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melaksanakan aksi demonstrasi damai pada Sabtu, 15 Agustus 2026sejak pukul 09.00 hingga 14.00 WIT.
Aksi massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tersebut bertepatan dengan tanggal 15 Agustus untuk mengenang New York Agreement tentang Irian Barat proses bergabungnya wilayah tersebut ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Aksi diikuti ratusan massa yang terdiri dari anak-anak, perempuan, laki-laki dan orang dewasa. Massa mulai turun ke jalan sekitar pukul 09.00 WIT diawali long march dari kawasan Gorong-Gorong dan Timika Indah hingga bertemu di pertigaan Jalan Cenderawasih, kemudian berjalan menuju Gedung DPRK Mimika di Jalan Cenderawasih tiba sekitar pukul 11.31 WIT.
Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan massa mengenakan pakaian adat Papua Pegunungan berupa koteka, sementara sebagian lainnya memakai kostum dengan simbol Bintang Kejora, membawa bendera organisasi KNPB dan salib merah.
Massa juga membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan”, “Right to Self Determination for West Papua” dan “Save Our Soul.”
Jalannya aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Mimika dan Brimob.
Sepanjang perjalanan, massa memekikkan yel-yel “Hidup Rakyat Papua” yang dijawab “Hidup Rakyat Papua”. Seruan “Papua, Papua, Papua” dijawab massa dengan “Merdeka, Merdeka, Merdeka”, sambil mengepalkan tangan kiri ke atas sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
Seruan “KNPB, KNPB, KNPB” juga dijawab massa dengan “Lawan, Lawan, Lawan”.
Dalam aksi tersebut, para orator menyoroti tindakan represif dalam operasi militer Indonesia terhadap masyarakat Papua di wilayah pegunungan, seperti di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Maybrat dan Puncak Jaya. Menurut mereka, operasi militer tersebut mengakibatkan warga sipil menjadi korban kekerasan, ditembak dan terjadi pengungsian besar-besaran.
Para orator juga menyampaikan tudingan terhadap PT Freeport Indonesia yang disebut sebagai bagian dari kepentingan Amerika Serikat dalam menguasai kekayaan Papua melalui kerja sama dengan Indonesia dan Belanda.
“Orang Papua dipandang sebagai boneka, belum dipandang sebagai manusia. Orang Papua dianggap manusia ketika turun ke jalan membela kebenaran,” ujar salah satu orator.
Minta Massa Tidak Anarkis
Yanto Dabior Awerkion, Ketua KNPB Mimika, setibanya di pintu gerbang masuk halaman Kantor DPRK Mimika meminta seluruh massa bersama-sama menjaga keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis serta dilarang mengonsumsi minuman keras (miras).
“Kita harus tunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa kita Papua cinta damai,” katanya.
Di hadapan massa, Yanto meminta Indonesia menghentikan militerisasi yang menurutnya telah membunuh masyarakat Papua yang masih tersisa di tanah ini selama 64 tahun.
Ia juga mengatakan KNPB telah memasang intelijen di semua lini sehingga setiap informasi selalu diperbarui.
Menurutnya, bulan Agustus setiap tahun menjadi bulan rasisme. Ia menyatakan, apabila satu orang Papua mendapatkan perlakuan rasis dengan sebutan monyet, maka hal tersebut dianggap mewakili seluruh orang Papua.
Setelah sekitar 30 menit tiba di halaman gedung wakil rakyat, massa duduk bersilat di atas rumput mengikuti ibadah. Ibadah diawali dengan melantunkan lagu “Syukur-Mu Tuhan”, kemudian dilanjutkan doa pembukaan yang dipimpin Pdt. Pigome.
Dalam ibadah tersebut disampaikan bahwa perjuangan tanah Papua harus mengandalkan Tuhan dan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan manusia.
Soroti Kehadiran TNI-Polri dan Pengungsian
Sejumlah orator mempertanyakan alasan masyarakat Papua harus mengalami penindasan.
“Apa salah kami sehingga harus ditindas. Kami sudah kasih tanah kami, silakan tarik kembali pasukan TNI. Saat ini banyak masyarakat mengungsi. TNI-Polri datang bekerja di Papua karena ada manusia Papua,” ujar salah satu orator mewakili kaum perempuan.
Mereka juga meminta anak-anak Papua yang saat ini menjadi pejabat untuk memperhatikan kondisi masyarakat Papua.
“Kami sudah kasih hati, jantung, tapi mau hisap juga kami punya napas. Anak-anak Papua yang jadi pejabat perhatikan hal itu. Sudah kasih tanah, kekayaan, tapi mau datang tarik lagi napas kami,” katanya.
Massa menyatakan keyakinan bahwa Tuhan akan membuktikan perjuangan mereka untuk membebaskan tanah Papua.
Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto menarik seluruh pasukan TNI-Polri dari Papua dan menyelamatkan masyarakat yang mengungsi.
Tanah Adat dan Pembangunan Papua
Perwakilan Kepala Suku Lapago menyampaikan bahwa tanah Papua merupakan tanah adat sehingga pengelolaannya harus atas izin masyarakat adat.
“Papua bukan tanah kosong, tetapi ada pemiliknya,” katanya.
Ia mempertanyakan pengambilan tanah dalam skala luas di Merauke untuk kepentingan siapa tanah tersebut digunakan?
Menurutnya, perundingan di Amerika bukan untuk kepentingan Papua, melainkan kepentingan Amerika dan Indonesia. Kekayaan yang diberikan Tuhan di tanah Papua disebutnya untuk bangsa Papua, namun dirampas oleh kolonialisme.
“Kita orang Papua dianggap boneka, dibunuh dan dihabisi karena dinilai sampah. Manusia Papua bukan monyet sehingga ditindas dan dibunuh mati,” ujarnya.
Perwakilan wilayah Adat Saireri juga menyampaikan dirinya hidup dalam penindasan. Menurutnya, negara hanya membutuhkan kekayaan Papua dan bukan manusianya.
Ia mengaku mengalami kekerasan sejak berusia enam tahun dan rasa trauma tersebut masih tertanam hingga dirinya berusia 33 tahun saat ini. Sementara seluruh anggota keluarganya ditembak mati.
“Emas dikeruk habis. Anak Papua banyak menganggur. Mama-mama Papua di Maybrat dibantai. Kami tidak butuh TNI-Polri. Kami hidup baik-baik saja,” katanya.
Massa juga mempertanyakan pembangunan dan pemekaran wilayah Papua untuk siapa? Mereka menilai pemekaran dilakukan negara dengan tujuan menguasai Papua dan memusnahkan atau melakukan genosida terhadap orang Papua.
