Lemasko Pimpinan Gregorius Okoare Tolak Musdat di Bulan September 2025
Timika,papuaglobalnews.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Kabupaten Mimika Papua Tengah yang diketuai Gregorius Okoare secara tegas menolak pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musdat) Suku Kamoro pada Bulan September 2025.
Pernyataan menolak ini disampaikan oleh Gregorius Okoare, Ketua Lemasko, Marianus Maknaepeku Wakil Ketua I Lemasko, Kondradus Okarnapoka dan Jhon Mamiri selaku tokoh pemuda Kamoro kepada papuaglobalnews.com dalam jumpa pers di Jalan Ahmad Yani, Sabtu 9 Agustus 2025.
Marianus Maknaepeku mengemukakan pada hari ini masyarakat Mimika memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional menjadi momen sangat membahagiakan. Namun sangat disayangkan dalam peringatan tersebut agenda yang disiapkan berbeda tetapi materi yang diputuskan berbeda. Atas dasar ini Lemasko angkat bicara kepada publik terutama kepada masyarakat Suku Kamoro.
Marianus mengakui secara pribadi sangat mendukung dengan agenda tersebut. Namun dalam pelaksanaan tanpa dihadiri MRP, Dewan Adat Papua (DAD) Papua Tengah, unsur akademisi dari Uncen dan AMAN. Kehadiran dari lembaga-lembaga ini supaya bisa membahas akar persoalan lebih dalam yang dihadapi masyarakat Amungme dan Kamoro berkaitan dengan perjuangan hak-hak dasar masyarakat adat itu sendiri. Misalnya, membahas kuota dalam penerimaan CPNS untuk dua suku, masalah kuota DPRK, DPRP dan membicarakan tentang tapal batas kabupaten dengan kabupaten tetangga. Karena saat ini Kabupaten Dogiay untuk melengkapi data administrasi luas wilayahnya telah turun mencaplok tanah di wilayah Kapiraya.
Marianus juga menolak atas pernyataan yang melarang TNI jangan masuk di Timika. Mimika merupakan wilayah NKRI dan mendukung merah putih. Tugas TNI datang di Timika untuk menjaga keamanan. Lembaga adat sangat salah melarang TNI jangan masuk di daerah ini.
Marianus mempertanyakan keputusan dilaksanakan Musdat pada September 2025 sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut dari mana? Sementara pada bulan ini masyarakat sedang menyiapkan diri dan hati untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 RI pada 17 Agustus 2025 mendatang.
“Jadi keputusan forum bahwa Musdat ini dilaksanakan Bulan September 2025 terlalu memaksa dan kami tidak sepaham dan menolak,” tegasnya.
Mantan anggota DPRD Mimika ini menegaskan bagi Lemasko yang lain silahkan lanjutkan Musda di September. Namun untuk Lemasko dibawah kepemimpinan Gregorius Okoare baru akan melakukan Musdat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada tahun 2027 yang diawali dengan pra Musdat pada tahun 2026.
Peserta Musdatnya mulai dari Nakiai sampai Waripi Kabupaten Kaimana.
Dikatakan, Lemasko dibawah kepemimpinan Gregorius Okoare semua bantuan dana dari Freeport Indonesia yang menjadi hak-hak dewan adat, dewan kampung, kepala suku tetap menerima utuh tanpa satu senpun diganggu.
”Kami tidak akan Musdat di tengah jalan. Kita ikut aturan yang ditetapkan oleh negara,” tegasnya.
Kepada masyarakat Kamoro seluruhnya, ia menegaskan dalam peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional bukan untuk memutuskan Musdat tetapi sebatas merayakan.
Berkaitan dengan ini, Marianus mengingatkan kepada Badan Kesatuan Politik Kabupaten Mimika untuk tidak mengakomodir anggaran. Munculnya Lemasko dengan beberapa versi di luar Gregorius Okoare disebabkan Bakesbangpol menerima surat dari mereka.
Gregorius Okoare, Ketua Lemasko menegaskan kehadiran dirinya bersama pengurus lainnya pada acara peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional murni untuk merayakan bukan untuk membahas dan memutuskan Musdat.
Menurutnya, jika ingin membahas perlu menghadirkan akademisi, MRP, DPRP dan DAD.
Gregorius mengungkapkan Lemosko dibawah pimpinannya dalam pelaksanaan Musdat dilaksanakan setiap lima tahun sekali dihadiri semua perwakilan masyarakat Kamoro di wilayah timur, tengah dan barat.
