Lemasko Desak DPRK Mimika Stop Bentuk Pansus Kapiraya, Ada Apa Dipenghujung Akhir Tahun?
Timika,papuaglobalnews.com – Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) secara tegas mendesak DPRK Mimika stop membentuk Panitia Khusus (Pansus) masalah Kapiraya. Bahkan Marianus mempertanyakan ada apa membentuk Pansus dipenghujung akhir tahun anggaran?
Penegasan ini Marianus sampaikan setelah mendengar informasi bahwa DPRK Mimika membentuk Pansus Kapiraya kepada papuaglobalnews.com, Kamis 11 Desember 2025.
Marianus juga mempertanyakan selama ini DPRK Mimika ada di mana? Lemasko sangat menyayangkan terlebih sikap anggota DPRK Mimika jalur pengangkatan perwakilan Suku Kamoro yang sejak kasus Kapiraya muncul di permukaan tanpa ada suara dipublik seolah-olah terkesan masa bodoh.
“DPRK Mimika jangan karena kita sudah lakukan aksi demo baru kaget bangun buat Pansus. Sebelum-sebelumnya sebagai wakil rakyat masa bodoh. Pansus di akhir tahun begini jangan sampai terkesan untuk menghabiskan dana sisa. Yang bikin Pansus ini semua mata buta. Kami minta hentikan Pansus itu. Kalau bentuk Pansus pasti berhubungan dengan anggaran,” kritik Marianus.
Menurutnya, sebagai anggota DPRK jalur Otsus sesungguhnya setelah mendengar suara dari masyarakat akar rumput langsung membuat telaah untuk memberikan masukan kepada kepala daerah bersama-sama mencari jalan penyelesaian. Sebab, masalah tapal batas hak ulayat sudah ada sejak nenek moyang dulu bukan baru ada saat ini. Karena sejak Mimika berpisah dari induknya Kabupaten Fakfak hingga saat ini belum ada pemekaran kabupaten baru.
Selain meminta hentikan Pansus, Marianus menyarankan solusi kepada DPRK Mimika sebaiknya sebagai dewan memberikan dukungan kepada pemerintah dengan membangun koordinasi yang intens kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk secepatnya memfasilitasi mengundang Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan masyarakat adat Urumuka, Kapiraya, Wakia bertemu melakukan penyelesaian. Karena persoalan tapal batas hak ulayat sudah ada sejak nenek moyang terdahulu.
Ia menegaskan membentuk Pansus jangan hanya sekadar membuang-buang anggaran. **
