Timika,papuaglobalnews.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika memberikan perhatian terhadap lima sekolah yayasan keagamaan yang diakomodir dalam kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). LEMASKO menilai pelayanan pendidikan harus berlaku adil dan merata sebagaimana di sekolah negeri agar mutu pendidikan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah pesisir dan pegunungan.

“Kami harap selama masa kepemimpinan Bupati John Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong sebagai anak negeri, anak adat bisa memperhatikan pemerataan bantuan pendidikan, bukan hanya untuk sekolah negeri tetapi juga sekolah-sekolah yayasan,” ujar Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I LEMASKO kepada papuaglobalnews.com di Timika, Selasa 20 Januari 2026.

Marianus menyayangkan minimnya perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terhadap fasilitas sekolah yayasan. Ia mencontohkan sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) yang bangunan dan sarana prasarana masih sangat terbatas, terutama yang berada di wilayah pinggiran, pesisir, dan pegunungan.

Ia menegaskan sebelum pemerintah menghadirkan sekolah negeri, sekolah yayasan yang lebih dahulu hadir mendidik anak-anak Papua hingga kini banyak di antara alumninya menjadi pejabat, anggota DPRD, bupati, camat dan pejabat publik lainnya.

“Saya lihat sendiri sekolah yayasan di Mioko, anak muridnya mayoritas anak-anak Kamoro atau Papua. Jarang sekali dapat bantuan pembangunan fisik. Atap rusak, bocor, meja dan kursi rusak, tapi belum bisa diganti karena minim anggaran. Kita harap pemerintah lewat Dinas Pendidikan bisa sentuh mereka,” katanya.

Baca Juga:
Kilas Balik 171 Tahun Masuknya Injil di Tanah Papua: Dari Pulau Mansinam Terang Iman Menyebar
Jalan Sepanjang 5 Kilometer di Wanggar Pantai Distrik Yaro Nabire Putus Total
Pemkab Mimika Tetapkan Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama Februari-Maret 2026

Sebagai tokoh masyarakat Kamoro, Marianus menilai sekolah yayasan telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di Mimika. Karena itu pemerintah tidak boleh mengabaikan jasa mereka, apalagi sebagian besar tenaga yang kini mengabdi di Disdik merupakan alumni sekolah yayasan.

Marianus berharap pemerintah dapat memperhatikan secara serius pendidikan di wilayah pesisir, pinggiran dan pegunungan yang mendidik anak-anak asli Papua.

Ia juga menyebutkan lima yayasan pendidikan berbasis keagamaan yang memberikan layanan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP), yaitu:

YAPIS (Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Islam).

YPPK (Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik).

YPK (Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua/GKI).

YPA (Yayasan Pendidikan Advent).

YPPGI (Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili).

“Kita harap lima yayasan ini tetap hidup dan mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah. Alokasikan bantuan untuk mendukung pendidikan dan mutu sekolah. Jangan abaikan mereka,” tegasnya.

Selain itu, Marianus mendukung rencana Keuskupan Timika menggelar lokakarya untuk membahas peningkatan mutu pendidikan YPPK.

Ia mengatakan penilaian Uskup Timika Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA terkait kemunduran mutu pendidikan sekolah YPPK adalah benar adanya, baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana.

Ia menegaskan niat baik Keuskupan melakukan pembenahan secara besar-besaran terhadap wajah pendidikan YPPK patut didukung oleh lembaga adat.

“Karena hanya dengan pendidikan yang baik dapat mengubah hidup manusia,” pungkasnya. **

Dibaca: 58