Timika,papuaglobalnews.com – Bertepatan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2025, Vinsent Oniyoma, Ketua Umum Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika, Papua Tengah secara tegas menyampaikan kekecewaan mendalam masyarakat adat terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan selama 24 tahun namun gagal memenuhi janji normatifnya untuk melindungi dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) demi keadilan di bidang ekonomi, sosial dan budaya (Ekososbud).

“Hari HAM Sedunia seharusnya menjadi momentum refleksi, bagaimana martabat kemanusiaan terwujud, terutama di wilayah perifer seperti Papua. Namun, bagi kami di Mimika, refleksi ini hanya menambah luka. Selama 24 tahun, Otsus telah gagal. Gagal secara substantif,” tegas Vinsent dalam rilisnya kepada redaksi papuaglobalnews.com, Rabu 10 Desember 2025.

Ia menjelaskan berdasarkan kajian kualitatif yang dilakukan DAD Mimika menyoroti sebuah paradoks yang menyakitkan. Di satu sisi, ada kerangka hukum yang komprehensif, mulai dari Undang-Undang Otsus hingga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP. Di sisi lain, realitas di lapangan justru menunjukkan peminggiran ekonomi, pelemahan struktur sosial-budaya dan berlanjutnya siklus kekerasan.

“Selama 24 tahun Otsus berjalan, hampir tidak ada warga Suku Amungme dan Kamoro yang menjadi pemain utama atau benar-benar menikmati dana Otsus untuk peningkatan kapasitas, seperti pendidikan tinggi di luar negeri. Ini menunjukkan betapa dangkalnya pemberdayaan yang terjadi,”  kritiknya.

Kegagalan ini, lanjutnya bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari implementasi yang bersifat semu. Spirit Otsus untuk pemberdayaan OAP terkorbankan oleh logika kekuasaan dan kepentingan ekonomi ekstraktif yang didominasi oleh korporasi besar seperti PT Freeport Indonesia. Kehadiran perusahaan tersebut, yang seharusnya menjadi mitra pemberdayaan, justru sering kali menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM yang berkepanjangan.

Baca Juga:
Bupati John Soroti Tumpang Tindih Program dan Peserta Sosialisasi “Wajah yang Sama”
Kabar Suka Cita! Umat Katolik di Indonesia Kini Dapat Mendengar Suara Bapa Suci dan Pesan Gereja Universal dalam Bahasa Ibu
2027, Kemenkop dan UMKM Bangun Tujuh Koperasi Merah Putih di Timika

Ia mengungkapkan dari perspektif DAD Mimika, terdapat tiga kegagalan utama.

Pertama, adanya “kekosongan hukum” di mana aturan yang ada tidak diimbangi dengan penegakan yang tegas. Kedua, konsep kedaulatan negara yang sering ditafsirkan secara sempit untuk menindas kedaulatan adat, sehingga melukai martabat OAP.

Ketiga, dampak dari kegagalan ini sangat parah, mencakup marginalisasi ekonomi, degradasi sosial-budaya, dan krisis kepercayaan terhadap negara.

Dikatakan, ancaman DAD Mimika untuk menolak Otsus secara keseluruhan jika tuntutan evaluasi total tidak dipenuhi. Adalah bukti betapa dalamnya krisis legitimasi ini.

“Ini bukan retorika, melainkan refleksi dari kekecewaan akibat janji-janji yang tidak pernah terealisasi. Kami meminta negara tidak lagi memperlakukan kami sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai mitra yang setara,”  harapnya.

Ia mengungkapkan meskipun dalam kekecewaan, DAD Mimika menawarkan solusi strategis yang mengandung tiga pilar utama untuk mengatasi kebuntuan saat ini:

  1. Evaluasi total dan pengawasan partisipatif: Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan dana Otsus selama 24 tahun oleh tim independen yang melibatkan perwakilan masyarakat adat. Selain itu, membentuk tim pengawas yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat adat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
  2. Reposisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai pelaku utama.

Mengubah paradigma di mana MHA bukan lagi objek, melainkan pemilik hak yang sah atas tanah dan sumber daya alam. Setiap kebijakan, terutama terkait pemanfaatan sumber daya alam, harus didasarkan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dari MHA.

  1. Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif. Memfokuskan penyelesaian konflik pada pemulihan hubungan yang rusak, pengakuan atas penderitaan korban, dan pencarian solusi bersama. Negara harus memfasilitasi dialog antara masyarakat adat dengan korporasi untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan dampak lingkungan secara adil.

Solusi ini adalah sebuah panggilan untuk membangun kembali relasi yang rusak dan menciptakan fondasi baru bagi pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan berpihak pada OAP.

“Mengabaikan suara kami berarti membiarkan luka di Timur Indonesia terus bernanah. Sebaliknya, meresponsnya dengan tindakan nyata berarti memulai sebuah perjalanan panjang menuju rekonsiliasi dan keadilan yang sesungguhnya,”  ujar Vinsent.

Pernyataan ini menjadi seruan bagi seluruh pemangku kepentingan, dari Pemerintah Pusat hingga pelaku usaha, untuk merefleksikan kembali komitmen mereka terhadap HAM dan memastikan bahwa Orang Asli Papua di tanah leluhurnya benar-benar menjadi tuan di rumah sendiri. **

Dibaca: 114