Ketua AMSI Pusat: Ekosistem Informasi Harus Dijaga Bersama demi Kepentingan Publik
Timika,papuaglobalnews.com – Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat, Wahyu Dhyatmika menegaskan isu media hari ini tidak lagi hanya sebatas pemberitaan, tetapi menyangkut keseluruhan ekosistem informasi yang melibatkan banyak aktor.
“Ekosistem informasi itu pelakunya bukan hanya media dan wartawan, tetapi juga kampus, akademisi, peneliti, pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil. Semua aktor itu penting untuk menjaga agar informasi kita kredibel,” ujar Wahyu dalam sambutan pada pelantikan Pengurus AMSI Papua periode 2024-2028 di salah satu hotel di Timika, Kamis 27 November 2025.
Wahyu mengungkapkan, tantangan terbesar di era digital saat ini adalah menjaga integritas informasi di tengah dominasi platform digital yang algoritmanya tidak bisa dikontrol oleh media maupun pemerintah.
“Platform digital dibuat untuk menarik atensi. Informasi viral sering kali bukan didorong oleh fakta, tetapi oleh emosi terutama emosi negatif seperti kemarahan dan kebencian,” jelasnya.
Menurutnya, logika viralitas ini bertentangan dengan semangat jurnalistik yang berorientasi pada fakta dan kepentingan publik.
Selain itu, Wahyu juga mengungkapkan terjadinya fenomena penurunan jumlah pengunjung website berita sejak akhir 2023 hingga 2024, yang diperkirakan mencapai 20–30 persen.
AMSI saat ini sedang melakukan riset bersama Money Speaks untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif.
“Perilaku konsumsi berita berubah. Masyarakat tidak lagi datang ke website media resmi. Mereka datangnya ke TikTok, ke aplikasi video pendek, dan platform lain. Pertanyaannya: bagaimana memastikan berita yang dibuat wartawan tetap sampai ke publik meski salurannya berubah?” tegas Wahyu.
Wahyu juga menjelaskan dalam momen ini AMSI menghadirkan Dewan Pers untuk menjelaskan regulasi resmi pembentukan media massa yang diakui oleh negara sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Ini penting supaya teman-teman media memahami regulasi dan memiliki landasan hukum yang kuat,” katanya.
Wahyu menyoroti kondisi ekonomi perusahaan media yang semakin sulit, termasuk gelombang PHK di berbagai media nasional sejak awal tahun. Menurutnya, jurnalisme tidak bisa diselamatkan hanya melalui mekanisme pasar.
“Berita bukan komoditas yang hanya bisa hidup dari iklan. Jurnalisme harus didukung oleh komunitas dan negara. Selama ini tidak ada fasilitas negara kepada media, padahal undang-undang memberikan tugas kepada pers untuk menjaga informasi yang sehat dan opini publik,” tegasnya.
AMSI bersama beberapa asosiasi media nasional kini mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan baru, termasuk pajak pengetahuan dan insentif bagi perusahaan media, buku, dan produksi pengetahuan lainnya.
Wahyu juga menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menjaga keberlanjutan media adalah kolaborasi seluruh pihak, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku industri media itu sendiri.
“Ketika kita mendukung media, itu berarti kita sedang menyelamatkan ekosistem informasi dan melindungi kepentingan publik. Ini perjuangan bersama,” katanya. **
