Papua tidak selalu membutuhkan jawaban. Sering kali ia hanya membutuhkan kehadiran yang mau duduk, mendengar, dan mengakui bahwa mungkin Gereja pun bisa keliru membaca tanda zaman.

Integritas Gereja tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan hukum dan dokumen resmi. Integritas juga diuji ketika Gereja berani menahan diri dari terlalu cepat merasa benar, dan memilih berdiri lebih dekat dengan mereka yang paling rentan-meski itu berarti harus berbeda langkah dengan negara dan pasar.

Di Antara Dua Motto: ‘Nil nisi Christum’ dan ‘Unitas in Vinculo Pacis’

Motto Uskup Agung Merauke saat ini Mgr. Petrus Canisius Mandagi: Nil nisi Christum-tiada lain selain Kristus (Galatia 2:20). Sebuah pengakuan iman yang radikal: hidup bukan lagi milik diri sendiri, melainkan sepenuhnya dipersembahkan bagi Kristus yang hidup di dalam dirinya.

Motto ini menuntut lebih dari sekadar ketertiban institusional. Ia menuntut keberanian untuk memihak mereka yang paling rapuh, bahkan ketika pilihan itu tidak nyaman bagi negara, pasar, atau struktur yang mapan. Sebab, Kristus dalam Injil lebih sering ditemukan di pinggir, bukan di pusat kekuasaan. Kristus yang berpihak pada orang kecil (preferensial option for the poor).

Baca Juga:
Jalan Sepanjang 5 Kilometer di Wanggar Pantai Distrik Yaro Nabire Putus Total
Pemkab Mimika Tetapkan Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama Februari-Maret 2026
Dengar Papan Kayu Bicara: Catatan Refleksi dari Tanah PSN – Papua Selatan

Namun di Papua Selatan hari ini, motto itu diuji.  Diuji karena: pertama, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional; kedua, pemensiunan Pastor Pius Manu; ketiga, inisiatif menerbitkan surat klarifikasi resmi (dipublikasikan pada Hidup Katolik).

Ketiga masalah tersebut telah menempatkan uskup  dalam sorotan tajam umatnya sendiri.  Bukan karena Gereja tidak boleh terlibat dalam urusan dunia, melainkan karena umat bertanya: di manakah Kristus hadir dalam keputusan-keputusan itu di dalam pasal, atau di dalam luka umat?

Pertanyaan ini menjadi semakin bermakna jika kita mengingat motto pendahulunya, Mgr. Jacobus Duovenvoorde, MSC (alm): Unitas in vinculo pacis (semoga mereka semua bersatu dalam ikatan damai).

Motto ini tidak berbicara tentang ketepatan kebijakan, melainkan tentang menjaga persekutuan. Ini juga bukan tentang memenangkan argumen, melainkan merawat ikatan.

Di masa Uskup Duovenvoorde, Gereja di Merauke dikenal lebih sebagai ruang teduh, tempat negara dan umat bisa dipertemukan tanpa saling meniadakan. Damai tidak dipahami sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kesediaan untuk berjalan bersama dalam perbedaan.

Di sinilah dua motto itu kini seakan saling menatap dari jarak waktu.

Kini, Nil nisi Christum mengingatkan bahwa Gereja tidak boleh kehilangan pusat imannya.

Unitas in vinculo pacis mengingatkan bahwa iman itu hanya bermakna jika tetap menjaga persekutuan.

Hari ini, sebagian umat Papua merasakan bahwa Gereja terlalu cepat menjadi benar, namun terlalu lambat menjadi dekat.

Surat resmi yang rapi dan argumentatif terasa lebih sebagai pembelaan kelembagaan ketimbang pelukan pastoral. Padahal, Kristus yang diimani bukan hanya logos (sabda) yang teratur, tetapi juga ‘tubuh’ yang terluka.

Mungkin di sinilah panggilan terdalam Gereja Merauke saat ini, yaitu menyatukan kembali dua motto itu dalam praksis nyata. Mengikuti Kristus, bukan hanya dalam kebenaran doktrinal, tetapi juga dalam kesediaan mendengarkan jerit umat.

Menjaga damai, bukan dengan merapikan perbedaan, melainkan dengan mengakui bahwa sebagian luka belum sembuh.

Sebab di tanah seperti Papua, iman tidak diukur dari seberapa kuat Gereja berdiri di hadapan kritik, tetapi dari seberapa jauh Gereja bersedia duduk bersama mereka yang merasa ditinggalkan.

Tulisan ini tidak lahir dari perlawanan, melainkan dari harapan. Harapan agar Gereja tetap menjadi rumah bersama, bukan hanya lembaga yang tertib. Harapan agar bonum commune dibaca dari bawah: dari tanah, dari hutan, dan dari umat yang selama ini lebih sering disebut daripada didengar. **

Dibaca: 92