Kedai Reot dan Aset yang Diam

Sistem Apa yang Salah

Ini penting: Bukan siapa yang salah, tapi sistem apa yang salah. KPK tidak menunjuk orang. la menunjuk pola.

Pola di mana aset dibeli dulu, baru dipikirkan gunanya.

Pola di mana kerja sama dibuat, tapi kontrol dilepas.

Pola di mana kerugian dianggap tak apa-apa, asal bukan keributan.

Padahal, setiap rupiah yang menguap dari aset daerah adalah hak publik yang menghilang.

Di Mimika – daerah kaya sumber daya – ini ironi ganda.

Kaya di atas kertas, bocor di lapangan.

Belajar dari Pesan Sunyi

Pesan KPK ini sebenarnya sunyi. Tidak viral. Tidak heboh. Tidak ada tersangka.

Tapi justru di situlah bahayanya. Karena pesan sunyi sering diabaikan.

Padahal KPK sedang mengingatkan sesuatu yang mendasar: negara boleh punya kekuasaan, tapi tidak boleh kehilangan akal sehat.

Aset publik harus: dicatat, dikelola profesional, diawasi ketat, dan bila gagal berani dievaluasi. Kalau tidak, aset akan terus diam. APBD akan terus bicara sendiri: defisit, beban dan alasan.

Dari kedai Reot ke Rumah Bersama

Kedai reot tidak selalu harus ditutup. Kadang cukup direnovasi.

Kadang perlu ganti pengelola. Kadang perlu ditanya ulang: sebenarnya mau jual apa?

Begitu juga aset Mimika.

KPK sudah menyalakan lampu. Tinggal kita mau melihat, atau tetap nyaman dalam remang.

Karena pada akhirnya, aset publik bukan milik pemerintah. la milik orang banyak.

Dan orang banyak berhak bertanya: mengapa yang mahal justru diam, dan yang diam justru terus dibayar? **