Jalan Sepanjang 5 Kilometer di Wanggar Pantai Distrik Yaro Nabire Putus Total
Nabire,papuaglobalnews.com – Ruas jalan sepanjang kurang lebih 5 kilometer di wilayah Wanggar Pantai, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, putus total lebih dari satu bulan terakhir atau sejak Januari 2026.
Akses jalan beraspal tersebut terputus akibat runtuhnya badan jalan setelah tebing terkikis derasnya aliran sungai dengan volume air tinggi saat hujan lebat yang terjadi sebelum pergantian tahun. Kondisi tersebut mengakibatkan bantaran sungai semakin melebar dan mendekati permukiman warga.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat. Warga takut jika tidak segera ditangani, pelebaran sungai akan semakin parah dan suatu waktu aliran air dapat menghantam perkampungan Wanggar Pantai.
Merespons kondisi tersebut, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobay, didampingi warga Wanggar, turun langsung meninjau lokasi jalan putus pada 30 Januari 2026 lalu.
John menjelaskan, runtuhnya badan jalan disebabkan oleh pelebaran sungai akibat meningkatnya volume dan kecepatan aliran air selama musim hujan sebelum Januari 2026. Kondisi tersebut memicu erosi atau pengikisan tebing sungai secara intensif.
“Tanah di bantaran sungai menjadi jenuh air sehingga mudah longsor ke badan sungai. Akibatnya, jalur sungai berubah dan melebar, hingga menggerus badan jalan,” jelas John kepada papuaglobalnews.com, Rabu 4 Februari 2026.
John dalam rilisnya menjelaskan, dalam kunjungan tersebut, dirinya menerima berbagai keluhan masyarakat. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Nabire segera melakukan pengerukan dan normalisasi sungai agar aliran air kembali ke jalur semula.
Selain normalisasi, masyarakat juga meminta pemerintah membangun bendungan atau pengaman aliran sungai agar air tidak terus melebar ke arah jalan, yang telah merobohkan tiang listrik dan mengancam permukiman warga Wanggar Pantai.
Salah seorang warga setempat, Money, mengaku meskipun akses jalan putus sudah berlangsung selama satu bulan, hingga kini belum ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Nabire maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Sudah satu bulan lebih jalan putus tahap kedua ini, tapi belum ada pemerintah yang turun lihat langsung,” ujar Money kepada John.
Ia menambahkan, dirinya bersama sejumlah warga telah mendatangi rumah salah satu anggota DPRK Nabire untuk menyampaikan aspirasi terkait kerusakan jalan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada respons atau kunjungan lapangan dari DPRK.
Money juga mengungkapkan, pada November 2025 lalu masyarakat menggunakan dana hak ulayat adat sebesar Rp30 juta untuk menyewa alat berat guna mengeruk sungai dan mengalihkan aliran air menjauh dari tebing jalan. Namun upaya tersebut tidak bertahan lama karena hujan dengan intensitas tinggi kembali turun dan mengikis tanah, hingga badan jalan akhirnya runtuh.
Sebagai langkah darurat, masyarakat membuka jalur alternatif baru agar aktivitas warga dari kampung ke kota maupun sebaliknya tetap berjalan.
Kepada Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Money berharap pemerintah segera merespons dengan melakukan normalisasi sungai agar aliran air kembali ke jalur semula dan menjauh dari permukiman warga. **
