Ia berharap hasil Rakorsus tersebut dapat ditindaklanjuti melalui rapat-rapat evaluasi berikutnya guna mengetahui sejauh mana implementasi dan progres yang telah dicapai.

Pada Rakorsus tersebut, Bapenda juga menggandeng Bagian Hukum Setda Mimika untuk membahas aspek regulasi serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang berperan memberikan kajian dan solusi dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Selain agenda-agenda tersebut, Bapenda juga tengah mempersiapkan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SINDARA) yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD pengelola retribusi.

Menurut Dwi, aplikasi tersebut telah melalui tahap uji coba bersama OPD teknis terkait dan direncanakan diluncurkan dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan, kehadiran aplikasi SINDARA bertujuan agar pengelolaan retribusi daerah menjadi lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Baca Juga:
Pengurus LEMASKO Monitoring dan Evaluasi Pelajar dan Mahasiswa di Kota Studi Manokwari
268 Kasus HIV-AIDS Ditemukan pada Warga Mimika Usia 15-29 Tahun, Dinkes Gencarkan Edukasi Pencegahan kepada Remaja dan Pemuda
Optimalkan Pendapatan Daerah, Tim Bapenda Mimika Tingkatkan Pelayanan kepada Wajib Pajak

Dwi mengakui, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama ini, terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian terkait fungsi koordinasi Bapenda dalam pengelolaan penerimaan retribusi daerah.

Ia menjelaskan untuk penggunaan karcis retribusi, meskipun dicetak oleh masing-masing OPD, proses porporasi atau pencatatannya tetap menjadi kewenangan Bapenda.

“Jadi tiga struktur pendapatan ini sudah kami fokuskan untuk PAD. Kemarin sudah Rakorsus, kemudian akan dibuat FGD dana perimbangan dan penerapan aplikasi SINDARA untuk OPD,” ujarnya.

Lebih lanjut Dwi menjelaskan, aplikasi SINDARA difokuskan pada aspek penatausahaan dan pencatatan penerimaan retribusi di setiap OPD pengelola retribusi. Sementara implementasi pemungutan di lapangan tetap menjadi kewenangan masing-masing OPD sesuai dengan jenis retribusi yang dikelola.

Menurutnya, saat ini terdapat OPD yang sudah menerapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan dengan SKRD, namun ada pula yang belum menerapkannya secara penuh.

Melalui aplikasi SINDARA, Bapenda akan lebih mudah melakukan pemantauan dan pembaruan data penerimaan retribusi setiap hari berdasarkan laporan yang diinput oleh OPD teknis terkait.

“Dengan aplikasi ini, kami dapat memantau perkembangan penerimaan setiap hari dan sekaligus menjadi salah satu upaya untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah,” pungkasnya. **

Dibaca: 37