Hutan Indonesia Diambang Kehancuran: Dilema Sawit, Kebijakan Ekstraktif dan Krisis Bangsa dengan Dampak Global

Oleh: Johanes E. S. Wato (Doktorand, Bonn International Graduate School-Oriental and Asian Studies, Universität Bonn, Jerman).

INDONESIA adalah rumah bagi salah satu hutan tropis terbesar di dunia penyangga ekologis Asia Tenggara dan bagian penting dari sistem iklim global. Hutan-hutan ini menyimpan karbon dalam jumlah besar, menstabilkan pola iklim regional, menopang keanekaragaman hayati, dan menjadi ruang hidup ratusan komunitas adat. Namun, fondasi ekologis tersebut kini berada di ambang kehancuran.

Eksploitasi kelapa sawit yang masif, didorong oleh kebijakan pembangunan yang bersifat ekstraktif dan mengabaikan prinsip keberlanjutan, telah menjadi faktor utama degradasi hutan. Bersama industri pertambangan dan proyek infrastruktur skala besar, kebijakan ini menggerogoti struktur ekologis dan sosial Nusantara. Dari Sumatera hingga Papua, banjir, degradasi lahan, konflik agraria, dan hilangnya keanekaragaman hayati bukan lagi ancaman masa depan melainkan kenyataan pahit yang dihadapi jutaan orang setiap hari.

Model pembangunan yang menempatkan ekspansi ekonomi di atas perlindungan lingkungan telah mengubah hutan primer dan sekunder menjadi monokultur sawit dan lahan tambang. Akibatnya, fungsi ekologis vital, penyimpanan karbon, penyerapan air hujan, dan stabilisasi tanah mengalami kerusakan serius. Wilayah hulu menjadi semakin rentan terhadap hujan ekstrem, wilayah hilir berulang kali dilanda banjir, dan masyarakat menanggung dampak sosial ekonomi yang luas. Setiap pohon yang hilang bukan sekadar kehilangan biologis, melainkan peringatan nyata bahwa salah kelola akan dibayar mahal.

Dari Motor Pertumbuhan Ekonomi ke Bom Waktu Ekologis

Sejak dekade 1980-an, kelapa sawit diposisikan sebagai komoditas strategis nasional: penghasil devisa, pencipta lapangan kerja, dan simbol modernisasi pedesaan. Indonesia kemudian menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Namun, keberhasilan makroekonomi ini menutupi kenyataan yang lebih gelap: sebuah model penggunaan lahan yang agresif dan tidak berkelanjutan.

Deforestasi besar-besaran di hutan tropis dan lahan gambut telah mengubah jutaan hektar lanskap menjadi monokultur sawit. Berbagai laporan nasional dan internasional termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia, serta Food and Agriculture Organization (FAO), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani isu pangan, pertanian, dan kehutanan global, menunjukkan bahwa ekspansi ini kerap disertai pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah, hutan, air, dan mata pencaharian mereka.

Hutan yang sebelumnya menopang sistem pangan lokal, pengetahuan tradisional, dan identitas budaya secara perlahan digantikan oleh lanskap homogen yang rapuh secara ekologis. Pada 2024, konversi hutan menjadi perkebunan sawit kembali mencapai puluhan ribu hektar, didominasi oleh korporasi besar. Dalam banyak kasus petani kecil dan masyarakat adat hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang berdaulat atas wilayahnya sendiri. Masalah sawit, dengan demikian, bukan sekadar persoalan produksi, melainkan persoalan tata kelola, perizinan, dan distribusi risiko ekologis.

Sumatera: Deforestasi Sistemik dan Banjir yang Mematikan

Sumatera menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh ekspansi sawit dan kebijakan ekstraktif. Deforestasi masif telah merusak fungsi hutan sebagai penyangga hidrologis utama. Hutan yang dahulu berperan sebagai “spons alam” kini tidak lagi mampu menyerap dan menahan limpasan air hujan.

Hingga akhir 2025, banjir besar berulang kali melanda Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah lain di pulau ini. Ribuan rumah terendam, ratusan nyawa melayang, dan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi. Kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan jauh melampaui pendapatan yang dihasilkan dari ekspansi sawit.

Analisis hidrologis menunjukkan bahwa banjir tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan ekstrem. Kerusakan daerah aliran sungai di hulu akibat pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan konsesi ekstraktif lainnya memainkan peran kunci. Saat hutan ditebang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air, dan hujan deras langsung mengalir ke sungai serta permukiman di hilir. Banjir di Sumatera, dengan demikian, mencerminkan kegagalan tata ruang dan kebijakan, bukan sekadar peristiwa alam.

Kalimantan dan Sulawesi: Alih Fungsi Lahan dan Krisis Hidrologis

Pola serupa terlihat di Kalimantan dan Sulawesi, meski dengan karakteristik lokal yang berbeda. Di Kalimantan, ekspansi sawit dan pertambangan telah menyebabkan deforestasi luas, termasuk di lahan gambut yang memiliki fungsi ekologis sangat penting. Alih fungsi ini menurunkan kapasitas resapan air secara drastis dan meningkatkan risiko kebakaran besar.