Hukum dalam Tuturan

Ketika frasa seperti “bodoh” diletakkan secara implisit atau eksplisit kepada Orang Papua, ia tidak lagi berdiri sebagai kritik internal yang mendidik. Ia berisiko dibaca sebagai stigmatisasi kolektif. Dan stigma adalah bentuk kekerasan simbolik yang dampaknya panjang: ia melegitimasi perlakuan tidak adil, pengabaian suara, bahkan penggusuran atas nama “pembinaan”.

Dari Bahasa ke Kebijakan

Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius. Bahasa moral yang kasar meski dimaksudkan sebagai nasihat mudah dipinjam oleh kekuasaan teknokratis.

Hari ini kata “bodoh” mungkin keluar sebagai ungkapan spontan. Besok ia bisa berubah menjadi argumen kebijakan: karena masyarakat belum paham, maka keputusan diambil dari atas. Ada sahabat yang menyebut ini sebagai hegemoni: ketika bahasa elite diterima sebagai “akal sehat” umum, bahkan oleh mereka yang dirugikan olehnya. Maka kritik terhadap bahasa bukan soal sensitivitas berlebihan. Ini soal arah kuasa. Soal bagaimana satu kata bisa menggeser posisi Orang Papua dari subjek moral menjadi objek pembangunan.

Kemanusiaan yang Tidak Merendahkan

Tak seorang pun meragukan kemarahan seorang gembala terhadap rasisme tentang orang Papua yang pernah dihina sebagai “monyet” di kota-kota besar. Itu sikap yang patut dihormati. Namun justru karena itu, standar bahasa kemanusiaan harus dijaga lebih ketat. Kemanusiaan tidak hanya tentang tujuan baik, tetapi juga tentang cara berbicara yang tidak mengulang luka lama.

Dalam  ajaran sosial Gereja, martabat manusia  bersifat utuh dan tak terpecah. Ia tidak bisa dipromosikan dengan bahasa yang merendahkan,  meski niatnya mendidik. Sebab manusia tidak dimanusiakan dengan kata “bodoh”. Manusia dimanusiakan dengan didengar.

Bahasa: Pupuk

“Bahasa itu seperti pupuk. Kalau salah takaran, bukan menyuburkan tapi membakar tanah.”

Papua sudah terlalu sering dibakar oleh kata-kata yang katanya demi kebaikan. Mungkin sekarang saatnya kemanusiaa tidak hanya terdengar indah, tetapi juga rendah hati dalam memilih bahasa. **