Forum Perangkat Daerah Bahas Program Pembangunan 2027, Bupati John Tegaskan Jangan Buat Program ‘Asal Ada’
Timika,papuaglobalnews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Forum Perangkat Daerah untuk membahas penyusunan program pembangunan prioritas tahun 2027. Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik” berlangsung di Aula Bappeda Mimika, Jalan Mayon, Kamis 26 Maret 2026.
Bupati Johannes Rettob dalam sambutan menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah bukan sekadar rutinitas administrasi tahunan, melainkan forum strategis untuk menyinkronkan usulan pembangunan dari hasil Musrenbang kampung dan distrik dengan prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala distrik, ia meminta agar fokus pada program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Jangan membuat program yang hanya sekadar ada, tetapi harus berdampak nyata. Setiap program harus selaras dengan visi dan misi RPJMD 2025–2029 serta dimulai dari kampung hingga ke kota,” tegasnya.
Selain itu, Bupati John juga mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Ia meminta seluruh OPD menghilangkan ego sektoral dan memperkuat integrasi program.
“Permasalahan pembangunan bersifat lintas sektoral. Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memastikan hasilnya maksimal dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong OPD untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, John menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas dalam setiap program. Menurutnya, selama ini masih ditemukan program yang tidak memiliki ukuran keberhasilan yang terukur.
“Kita sering membuat program tanpa indikator yang jelas, sehingga sulit dievaluasi manfaatnya. Ke depan, setiap program harus memiliki indikator yang terukur dan bisa dinilai dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Bupati juga menyoroti potensi sektor pariwisata dan kebudayaan yang perlu dikembangkan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
Ia menilai, sektor ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat jika didukung oleh infrastruktur, transportasi, dan layanan pendukung lainnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah turut mendorong munculnya unit usaha baru. Pada tahun 2024, tercatat hampir 15.000 unit usaha tumbuh di Mimika, yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat.
Di bidang pembangunan, John menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, untuk membuka akses wilayah. Ia juga menyoroti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang harus semakin dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar para pegawai benar-benar turun ke lapangan untuk memahami kondisi riil masyarakat.
Ia menyebut, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait biaya perjalanan dinas sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan.
“Biaya perjalanan dalam daerah kita naikkan menjadi Rp3,5 juta per hari dari sebelumnya Rp1 juta. Ini agar pelayanan ke masyarakat lebih maksimal. Meski tidak menginap, tetap diberikan 30 persen biaya penginapan dari perjalanan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk perjalanan luar daerah, khususnya ke Jakarta, besarannya disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp500 ribu per hari.
Bupati berharap, melalui forum RKPD ini, seluruh perangkat daerah dapat menyusun program yang lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Mimika. **
