1. Memperoleh data peserta JKN yang akurat, khususnya PBI APBD, dengan memastikan tidak adanya data ganda dan seluruhnya sesuai domisili Kabupaten Mimika.

2. Memperbarui data peserta, baik yang berubah status domisili, meninggal dunia, maupun peserta baru seperti bayi yang baru lahir serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Memastikan peserta PBPU dan BP Pemda yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah terdaftar aktif pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Dari kegiatan ini, Dinkes Mimika menargetkan 100% peserta terdaftar aktif, sekaligus mendorong agar penduduk yang belum menjadi peserta JKN segera didaftarkan.

Evelina berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang layak.

Baca Juga:
Ribuan Umat Katolik di Timika Rayakan Malam Natal, RP. Gabriel: Natal Kesempatan Perbaiki Relasi yang Retak
MUI Mimika Terbitkan Tausiah Sambut Nataru 2026: Jaga Toleransi dan Kedamaian di Tanah “Mimika Rumah Kita Bersama”
Makin Semarak Kampung Nawaripi Menyambut Nataru

“Rekonsiliasi dan validasi ini penting karena sebagai regulator kita harus memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Mimika bukan hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga berstatus aktif dan benar-benar dapat mengakses program tersebut,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen melanjutkan kerja sama lintas sektor untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu, memperoleh layanan kesehatan berkualitas secara adil dan merata. **

Dibaca: 192