Ia mengungkapkan adapun tantangan utama Puskesmas menjadi BLUD yakni;

1. Kurang pemahaman dalam menyiapkan dokumen BLUD.

2. Tidak ada SDM dengan kompetensi akutansi.

3. Pembinaan dan komitmen Pemda kurang.

Ia juga mengakui fleksibilitas BLUD manfaatnya sangat dirasakan mendukung kegiatan UKM. Bahwa dana BLUD digunakan untuk penyediaan media KIE, kunjungan rumah, penyediaan reagen skrining, rekrutmen SDM untuk kegiatan UKM dll dan dana BLUD dapat digunakan untuk kegiatan UKM sebelum dana BOK dapat direalisasikan.

Baca Juga:
Pohon Natal dan Pohon Sawit
Ribuan Umat Katolik di Timika Rayakan Malam Natal, RP. Gabriel: Natal Kesempatan Perbaiki Relasi yang Retak
MUI Mimika Terbitkan Tausiah Sambut Nataru 2026: Jaga Toleransi dan Kedamaian di Tanah “Mimika Rumah Kita Bersama”

Selain itu lanjutnya tantangan pasca penerapan BLUD yakni;

1. Puskesmas BLUD tidak lagi mendapat dukungan APBD dari Pemerintah Daerah atau dikurangi jatah dukungan APBD.

2. Fleksibilitas tata kelola keuangan BLUD masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Kurangnya pemahaman SDM di Faskes, Dinkes serta lintas sektor terkait seperti BPKAD, Bappeda, Bagian Perekonomian dan Hukum Sekda, serta Itjen di daerah dalam pengelolaan dan implementasi BLUD secara keseluruhan.

4. Moratorium rekrutmen SDM BLUD.

5. Adanya dinamika pergantian pejabat di puskesmas yang menangani BLUD serta, Dinkes kabupaten atau kota dan provinsi sebagai pembina BLUD. **

Dibaca: 561