Delapan Fraksi DPRK Setujui APBDP 2025 Mimika Rp6,8 Triliun
Timika,papuaglobalnews.com – Delapan fraksi DPRK Mimika menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Non APBD Perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,8 triliun menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan ini disampaikan dalam Paripurna IV Masa Sidang III tentang Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRK Mimika sekaligus penutupan pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme dan Bupati Mimika Johanes Rettob.
Paripurna ini juga dihadiri Pj Sekda Abraham Kateyau, pimpinan OPD, Forkopimda dan tamu undangan yang berlangsung di ruang rapat Paripurna Gedung Utama DPRK Mimika, Jumat 22 Agustus 2025.
Adapun delapan fraksi yang menyetujui yakni, Fraksi Golkar, PKB, PDI-P, Demokrat, Gerindra, Eme Nemenin Yauware, Rakyat Bersatu dan Fraksi Kelompok Khusus.
Primus Natikapereyau mengatakan, anggaran yang telah disahkan dan program yang telah direncanakan ini bisa segera dilaksanakan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus menjadi prioritas.
“Tantangan kedepan adalah memastikan anggaran ini diimplementasikan dengan baik, akuntabel dan transparan,” kata Primus.
Ia menambahkan, dokumen hasil pembahasan akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk proses evakuasi lebih lanjut.
Sementara Bupati Mimika Johanes Rettob mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK atas upaya dan kerja keras bersama telah membahas Ranperda APBD Perubahan hingga hari ini telah ditetapkan menjadi Perda.
“Semoga apa yang kita sepakati ini menjadi kontribusi yang baik untuk masyarakat,” harap John.
John menegaskan, sejumlah saran pendapat yang disampaikan oleh fraksi akan menjadi catatan dan harapan agar eksekutif sebagai pelaksana dalam kebijakan pemerintah daerah dapat bersungguh-sungguh melaksanakannya.
“Saya harap kebersamaan yang telah kita mulai tahun ini, akan berjalan sama-sama selama lima tahun ke depan, untuk bisa menata kabupaten ini menjadi lebih baik,” katanya.
John menekankan APBD akan tetap memperhatikan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan manfaat kepada masyarakat Mimika. **
